REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI menggenjot penanaman mangrove dengan melibatkan unsur masyarakat dan organisasi untuk mengendalikan ancaman rob di kawasan pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu. "Penanaman mangrove itu juga terus dilakukan, tidak hanya pemprov, tapi juga masyarakat dan organisasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan pembibitan dan penanaman mangrove sebanyak 70 ribu pohon pada 2021. Hingga Juni 2022, realisasi penanaman mangrove mencapai 38 ribu atau 54,28 persen.
Riza menjelaskan, rob terjadi di Jakarta karena sejumlah faktor. Di antaranya cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim. Selain itu, penurunan muka tanah khususnya di Jakarta Utara juga berkontribusi mendorong terjadinya rob.
Menurut dia, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 4 triliun untuk pengendalian banjir di Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Alam (SDA) DKI Jakarta. "Secara bertahap kami akan atasi semua masalah-masalah seperti itu. Perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit," katanya.
Tapi prinsipnya, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta selalu mengupayakan yang terbaik bagi warga Jakarta. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta periode 2023-2026, disebutkan perubahan iklim mendorong peningkatan permukaan air laut. Sementara itu, penurunan muka tanah di pesisir DKI Jakarta terjadi sejak 1925-2015 sebesar nol hingga empat meter.
Penurunan muka tanah dan peningkatan permukaan air laut mengancam pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan daratan pesisir Jakarta tenggelam. Sedangkan secara geografis, dalam RPD itu disebutkan posisi Jakarta berada di wilayah pesisir landai dengan 40 persen area daratan berada di bawah muka laut.
Penanaman mangrove dinilai menjadi salah satu solusi menahan potensi abrasi karena mengurangi laju gelombang air laut.