REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG- Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin, mendesak pemerintah segera mengevaluasi kembali kenaikan harga BBM Subsidi karena sejumlah alasan. Dijelaskan, jika alasannya subsidi BBM tidak tepat sasaran, kata Ihsanudin, sejak awal Presiden Jokowi menjabat alasan itu yang dipakai untuk menaikkan harga BBM Subsidi. 

Kini tujuh tahun lebih Presiden Jokowi berkuasa, kenaikan BBM Subsidi dinaikkan masih dengan alasan yang sama, tidak tepat sasaran. “Selama tujuh tahun lebih ngapain saja, kok persoalan tidak tepat sasaran masih tetap berlangsung dan kembali dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM Subsidi,” jelas Ihsanudin. Anggota DPRD Jabar dapil Karawang-Purwakarta yang dikenal pro rakyat ini juga menjelaskan, upaya recovery yang dilakukan pemerintah dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak juga banyak yang tidak tepat sasaran.

“Pengamatan saya di lapangan, seperti di Kabupaten Karawang banyak sekali warga yang harusnya mendapatkan BLT tapi tidak mendapatkannya dengan alasan tidak terdata. Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diungkapkan pemerintah, dan faktanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran terus berulang-ulang,” ujar Ihsanudin.

Di satu sisi ia juga mensinyalir, penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran itu antara lain disebabkan oleh biasnya pendataan di tingkat bawah, yakni di tingkat desa. 

Sementara pemerintah, kata Ihsanudin, belum punya formula dan langkah konkret untuk benar-benar mensinkronkan data kemiskinan dengan data penerima BLT yang seharusnya.

“Masih banyak yang seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat. Di sisi lain banyak juga warga yang mestinya tidak berhak menerima tapi mendapatkannya karena biasnya pendataan tadi,” ungkapnya. Masih soal dampak kenaikan harga BBM Subsidi, semua elemen mahasiswa yang berdemo dan menolak kenaikan harga BBM Subsidi harus dipahami sebagai bagian dari aspirasi rakyat secara umum. “Mahasiswa memahami betul dan merasakan betapa sulit dan beratnya dampak kenaikan BBM bagi kehidupan rakyat secara umum. Kebutuhan hidup menjadi naik sementara penghasilan tidak naik. Kalau pejabat yang membully gerakan mahasiswa enak, meskipun harga-harga naik tapi mereka, ‘kan punya tunjangan penghasilan,” paparnya. Ditambakan Ihsanudin, apa yang disuarakan mahasiswa adalah aspirasi rakyat banyak yang harus didengar oleh pemerintah. “Karena madlaratnya lebih besar bagi rakyat, saya kira pemerintah harus mengevaluasi kembali dan membatalkan kenaikkan harga BBM Subsidi itu,” tandasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika