Curiga Demokrat, Ada Upaya Atur Pemilu Lewat Instrumen Hukum

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mempertanyakan pernyataan SBY yang menilai Pemilu 2024 bisa berjalan tak adil dan tidak jujur. Seharusnya, SBY melaporkan indikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan malah menyampaikannya di Rapimnas Partai Demokrat.

"Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang netral," ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Ahad (18/9/2022).

Menurutnya, Rapimnas seharusnya menjadi forum partai politik untuk menyampaikan politik kebenaran. Bukan justru menyampaikan fitnah berdasarkan ambisi atau informasi yang berpotensi tak benar.

"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut," ujar Hasto.

Menurutnya, pernyataan SBY yang menyebut adanya pihak yang akan membuat Pemilu 2024 tak adil dan tidak jujur dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, Presiden keenam Republik Indonesia itu menggunakan istilah batil.

"Apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawan Pak SBY. Jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," ujar Hasto.

"Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam Pemilu, hal inilah yang harus kita lihat fakta-faktanya," sambungnya.

Adapun, analis politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai wajar jika SBY khawatir nantinya Partai Demokrat tak bisa mengusung ketua umumya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres maupun cawapres meski sudah berkoalisi. Apalagi, Partai Demokrat pernah ditinggal gerbong koalisi pada Pilpres 2019 lalu.

"Jadi kalau SBY wajar khawatir (AHY) tidak laku di koalisi itu juga mungkin. Apalagi Demokrat pernah punya pengalaman tidak ikut gerbong manapun dan bahkan telat bahkan tidak diajak bergabung koalisi dengan partai manapun tidak menjadi partai yang diperhitungkkan sehingga bergabung aja karena the power of kepepet saja," kata Pangi kepada Republika, Senin.

Dirinya juga tak melihat kekhawatiran SBY bakal jadi bumerang bagi AHY. Ia melihat kekhawatiran SBY tersebut merupakan bagian dari strategi .

"Kalau soal bumerang terhadap AHY konteks capres sifat yg beliau hari ini curhat atau ngadu atau apapun namanya ya namanya orang ingin menang tentu harus punya strategi punya cara. Dan apa yang disampaikan SBY juga kekhwatiran dia dengan dulu KLB dibilang lebay dan macam-macam kan pada akhirnya juga terbukti omongan beliau jadi kita gak bisa menyalahkan itu fakta juga itu," ucapnya.

Sementara itu terkait adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang yang disampaikan SBY, Pangi juga melihat itu wajar disampaikan. Untuk itu, Partai Demokrat dinilai perlu meminimalisasi potensi kecurangan tersebut.

"Bagaimana kemudian ada kondisi ancaman, ada kondisi kekhawatiran itu kan membuat partai semakin solid, partai semakin berhati-hati, partai semakin betul-betul bagaimana menjaga agar tidak ada potensi tadi. Dan pencegahan itu juga tidak ada masalah dalam konteks itu," ujarnya.