REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak krisis global dengan menerapkan kebijakan yang sudah terkalkulasi dengan matang. Salah satunya yakni kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Isu memang akan selalu berkembang. Mengelola isu negara itu sudah biasa. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti. Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah selalu memberikan klarifikasi bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki bagaimana caranya agar subsidi tepat sasaran,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP Jumat (16/9/2022).

Berdasarkan data BPS, lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat.

Moeldoko pun menegaskan, Presiden selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Terkait kenaikan BBM, misalnya, dilakukan melalui pertimbangan yang sangat panjang.

“Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko juga menjelaskan, situasi dunia sedang tidak baik dan berimbas pada Indonesia. Namun, pemerintah sudah menyiapkan roadmap pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik melalui penandatanganan Inpres No. 7 tahun 2022.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari desain besar transisi energi baru terbarukan, tapi juga diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM kedepannya.

“Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia ke depan,” kata Moeldoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika