Ada sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Pertama, memperluas kerja sama antardaerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Kedua, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
Selanjutnya, keempat, menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial Kelima, mempercepat implementasi program, tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun dan keenam menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah.
Sedangkan ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi. "Terakhir memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga," ujar dia.
Menko mengatakan, inflasi Indonesia saat ini 4,69 persen, namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, diperlukan sinergi dan gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. "Gotong royong sangat kita hayati dalam budaya Indonesia. Semangat itu yang diharapkan mampu mengendalakan inflasi," kata dia.
Inflasi bukan hanya akan terjadi akibat imbas kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewaspadai kenaikan inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih tinggi sehingga pada akhirnya akan membuat Bank Sentral AS, The Fed semakin hawkish dalam kebijakan moneternya.
"Kita baru saja melihat tadi malam angka inflasi AS di level 8,3 persen secara tahunan pada Agustus 2022, yang menyebabkan reaksi negatif," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (14/9/2022).
Ia menyebutkan reaksi negatif tersebut terjadi lantaran kenaikan inflasi Negeri Paman Sam bukan hanya terjadi pada inflasi indeks harga konsumen (IHK), tetapi inflasi intinya pun juga meningkat. Inflasi inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,6 persen secara bulanan dan 6,3 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dari ekspektasi pasar.
Maka dari itu, Sri Mulyani akan terus memantau kondisi global tersebut karena berpotensi mempengaruhi tiga asumsi makro Indonesia ke depannya, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah, terutama pada tahun 2023.
"Tentu perlu untuk terus diamati dan diantisipasi kalau guncangan global bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi," ucap dia.
Adapun untuk tahun 2023, sambung dia, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3 persen. Target tersebut dengan harapan situasi dunia tidak memburuk, baik dari sisi keamanan, geopolitik, maupun dampak dari kinerja ekonomi global akibat kenaikan suku bunga acuan bank sentral dunia yang diperkirakan akan semakin tinggi dan cukup cepat kenaikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
