Rabu 14 Sep 2022 03:16 WIB

Kepala BKKBN Singgung Permasalahan Dilematis yang Dialami Dokter

Sebagian besar publik masih meyakini, dokter adalah profesi yang mulia dan terhormat.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.
Foto: BKKBN
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) mengingatkan, memajukan pelayanan kesehatan (yankes) primer menjadi tantangan tersendiri dalam yankes di masyarakat. Oleh sebab itu, kapasitas dokter dalam memberikan yankes bukan lagi menjadi faktor pendukung, tetapi menjadi penentu kualitas pelayanan.

"Dokter yang tekun dan mau melayani masyarakat sepenuhnya sebagai seorang provider sekaligus manajer di puskesmas tidak lebih dari 10 persen. Ini tantangan kita untuk memajukan layanan primer," kata Hasto dalam siaran di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, lulusan kedokteran memang memiliki kualifikasi beragam, yang pada akhirnya mendilusi kualitas yankes primer. Dia menganggap, dibutuhkan solusi jitu dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Belum lagi adanya permasalahan dilematis yang kerap dialami dokter, yaitu pertimbangan antara pengabdian dan orientasi pencapaian diri.

Dilema seperti itu, menurut Hasto, harus menjadi perhatian pemerintah karena ada sebuah kegentingan dalam pemerataan pelayanan, dengan jumlah tenaga dokter yang tidak mencukupi. Beruntung, sambung dia, hingga saat ini sebagian besar publik masih meyakini bahwa dokter adalah profesi yang mulia dan terhormat.

 

"Animo masyarakat dan para orang tua terhadap pendidikan kedokteran pun masih sangat tinggi, sehingga dorongan untuk menggeluti profesi bidang kesehatan masih sangat besar. Situasi ini tentu bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mencetak lulusan dokter terbaik," ujar mantan bupati Kulon Progo dua periode tersebut.

Terkait pemenuhan kuota dokter sebagai provider kesehatan sempat disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengutip data Kemenkes pada 2022. Dijelaskan jika perbandingan jumlah tenaga kesehatan (nakes) termasuk spesialis dengan populasi di Indonesia adalah 0,68 per 1.000 populasi.

Bandingkan dengan standar yang ditetapkan World Health Organization, yakni satu nakes untuk 1.000 populasi. Angka ketersediaan nakes di Indonesia juga masih di bawah standar negara-negara Asia yang 1,2 per 1.000, atau bahkan negara OECD atau Eropa yang jauh lebih baik di angka 3,2 per 1.000 populasi.

Hasto tidak mengada-ada bicara soal etos kerja pada tenaga yankes. Setidaknya, pengalamannya mengabdi di Puskesmas Kahala, Kutai, Kalimantan Timur, saat merintis sebagai dokter pada tahun 90-an membuatnya mampu memetakan dan membaca persoalan distribusi nakes di Tanah Air.

Dia menilai, masih ada titik lemah di awal pendidikan dokter, yang bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk meneguhkan loyalitas mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. "Bentuknya adalah mengatur alur karier dokter sejak awal proses pendidikan. Ini bisa menjadi solusi persoalan etos kerja, dedikasi hingga persoalan distribusi provider yankes,' kata Hasto.

"Perlu juga dibuat sebuah regulasi yang mengatur periode para dokter bertugas di puskesmas minimal selama tiga tahun, dengan dilengkapi penandatanganan pakta integritas para dokter," ujar Hasto menambahkan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement