REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Sejumlah elemen masyarakat mulai bereaksi terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, yang berlaku efektif per 3 September 2022.
Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membuka ruang dialog bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, pemprov siap menerima masukan dan menampung aspirasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi."Ruang- ruang dialog ini disiapkan guna menghindari aksi massa atau demonstrasi dalam merespon kebijakan BBM ini," katanya (5/9/2022) Senin malam.
Ganjar mengungkapkan, Pemprov Jawa Tengah sudah menggelar rapat bersama dengan jajaran forkopimda dan kepala daerah termasuk dengan kemendagri.
Maka dalam memfasilitasi elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi telah disiapkan ruang dialog yang akan difasilitasi oleh Kesbangpol.
Harapannya masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau berargumentasi bisa mendapatkan ruang serta tempat yang benar- benar pas. “Aspirasi boleh disampaikan secara terbuka, tetapi ruang- ruang dialog inilah yang coba kita berikan agar semuanya menjadi jelas dan terang,” ujarnya.
Ganjar mengaku bisa memahami apa yang dirasakan masyarakat setelah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika ada masukan- masukan sampaikan."Apapun aspirasi dan masukan yang diberikan oleh masyarakat pasti akan kita teruskan dan kita sampaikan kepada pemerintah pusat," tegas gubernur.
Masih terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemprov Jawa Tengahsebelumnya juga telah merespon melalui peran tim pengendali inflasi daerah (TPID). TPID bakal dioptimalkan guna memitigasi dampak- dampak kenaikan harga BBM yang berpotensi memicu terjadinya inflasi.
Di sektor distribusi BBM bersubsidi, pengawasannya bakal dipantau secara ketat oleh Polri dan TNI, di segala lini distribusi "Tujuannya agar masyarakat mendapat kepastian suplai dan juga untuk mengantisipasi berbagai potensi penyelewengan BBM bersubsidi," tandas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika