REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengalokasikan bantuan sosial untuk sopir angkot, ojek daring, dan UMKM. Hal itu untuk mengendalikan inflasi setelah kenaikan harga BBM.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan di Kota Bogor tercatat ada 43.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT pada tahap pertama. BLT BBM akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Kantor Pos senilai Rp 300 ribu.
“Ini cair dua tahap sekaligus, ini akan kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya, kita akan berkoordinasi juga dengan kantor pos dan camat lurah untuk memonitor penyaluran ini,” kata Bima Arya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Di samping itu, kata dia, ada hal lain yang diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Pemerintah Daerah yakni pengalokasian Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk pemberian bantuan sosial.
“Itu akan kita rumuskan nanti berapa dan target nya kemana,” tuturnya.
Selain itu, ada kewajiban pagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk digunakan sebagai bansos di bidang transportasi dan UMKM. Bima Arya mengatakan, di Kota Bogor akan dialokasikan sebesar Rp 4,6 miliar, yang merupakan hitungan 2 persen dari DAU di sisa tiga bulan berjalan di tahun ini.
“Kita akan arahkan nanti untuk pengemudi angkot, mungkin ojek online dan UMKM. Namun kita masih menunggu juklak juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis, tapi dananya sudah siap yaitu Rp 4,6 miliar,” ujarnya.
Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor juga akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok di Kota Bogor, jalur distribusi, produksi dan bahan pokok sehingga jika ada kenaikan akan dilakukan langkah-langkah cepat.
“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengintensifkan gerakan pangan, keamanan dan ketahanan pangan seperti menanam komoditas yg bisa menstabilkan harga atau mengurangi inflasi,” ucapnya.
Pemkot Bogor, kata dia, juga akan mensosialisasikan tentang penyesuaian harga BBM ini kepada publik ada hal-hal yg memang perlu dijelaskan kepada publik.
“Besok kita akan turunkan semua arahan dari pemerintah pusat ini melalui jalur koordinasi di instansi masing-masing, besok kami akan melakukan briefing staf kita akan koordinasikan itu kepada seluruh dinas, camat, dan lurah terkiat dengan kebijakan-kebijakan tadi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
