REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI tengah mengkaji sejumlah opsi penghematan subsidi energi. Salah satunya dengan hanya mengizinkan BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum.
Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga Setiawan mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan. Jika tidak, kaya dia, subsidi energi bisa bertambah hampir Rp 200 triliun pada 2022.
Kini, subsidi energi Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. “APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa,” kata dia, Sabtu (3/8/2022).
DPR, kata dia, tengah membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya. Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum.
Dengan demikian, subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen jika hanya kedua jenis kendaraan itu boleh mengonsumsi. “Saya kira ini akan lebih dilakukan segera. Pertamina sudah menyatakan sanggup melaksanakan mekanisme ini,” kata dia.
Angkutan umum terdiri dari kendaraan berpelat kuning serta kendaraan untuk taksi dan ojek daring. Untuk kendaraan transportasi daring, mekanisme subsidinya berupa kupon pembelian BBM.
Adapun Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit menegaskan, pemerintah mendapat momentum perombakan pola subsidi BBM dan energi secara keseluruhan. “Harus tahun ini, tahun depan sudah tahun politik. Tidak mungkin ada keputusan-keputusan terkait perubahan penting,” kata dia.
Selama ini, menurut dia, subsidi kontraproduktif. Selain tidak tepat sasaran, juga menjadi mubazir. “Subsidi BBM memperlebar jurang kaya dan miskin. Penikmat terbesarnya orang kaya,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, konsumsi BBM melonjak seiring peningkatan kemacetan di jalan. Artinya, subsidi malah terbakar di jalan.
Hal lain yang disoroti Mamit adalah solar malah dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil tambang dan kebun sawit. Padahal, pertambangan dan perkebunan sawit dimiliki orang-orang kaya. “Tata ulang subsidi, harus direformasi,” kata dia.
“Menaikkan sekali atau dicicil dampaknya akan sama. Daripada ribut terus, sekalian saja,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia ("Indonesian Crude Price"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.
Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.
“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya, seperti dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
