Sabtu 03 Sep 2022 21:39 WIB

BBM Naik, Ini Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik pemerintah yang menaikkan harga BBM.

Cendekiawan Muslim yang juga tokoh Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin
Foto: dok. Istimewa
Cendekiawan Muslim yang juga tokoh Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga bahan bakar minyak (BBM), mulai dari jenis Solar, Pertalite, hingga Pertamax, naik sejak siang hari ini. Menurut tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin, langkah yang diambil pemerintah itu tidaklah bijaksana. Sebab, kenaikan BBM akan berimbas pada melonjaknya harga barang-barang kebutuhan rakyat.

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Pertalite, Solar, hingga Pertamax) merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan, ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang membajak hak rakyat," ujar ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dua periode (2005-2015) itu dalam keterangan yang diterima Republika, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga

Padahal, lanjut Din, kebanyakan orang Indonesia mulai menata ekonomi mereka pascapuncak pandemi Covid-19. Karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk lebih peka terhadap realitas di tengah masyarakat.

"Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata, pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro-rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam, itu (dianggap) berarti setuju," kata guru besar Ilmu Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu.

Perlukah IKN?

Salah satu alasan pemerintah untuk mengubah harga BBM ialah tekanan beban pada APBN. Din mengatakan, argumentasi demikian menjadi dipertanyakan apabila pemerintah tetap mengupayakan berbagai rencana besar. Sebut saja, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan tersebut. "Kalau Presiden arif-bijaksana, dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun IKN yang memerlukan dana besar," ucapnya.

Untuk menjaga "kesehatan" kas negara, Din mengimbau seluruh elemen penyelenggara negara agar lebih tegas dalam membasmi praktik-praktik korupsi. Dalam hal ini, ia mengingatkan pentingnya wibawa keadilan dan kesetaraan semua orang di mata hukum.

Ia juga meminta para legislator untuk mendengar aspirasi rakyat, termasuk mereka yang akan berdemonstrasi. Unjuk rasa adalah sebuah hak publik dalam sistem demokrasi.

"Bagi mereka yang pesimistis aspirasi rakyat akan didengar, tersisa cara ampuh: berdoalah ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa. Maha Adil, Maha Mendengar. Doa kaum yang dizalimi tak berjarak dengan Allah SWT," tutup Din.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement