Jumat 02 Sep 2022 14:37 WIB

Polda Metro Jaya Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Terkait BBM

Polda juga turut melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan BBM.

Rep: Ali Mansur/ Red: Friska Yolandha
Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM di SPBU Kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Terpantau di sejumlah SPBU di Jakarta dipadati pengendara yang mengantre BBM akibat rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi per tanggal 1 September 2022. Prayogi/Republika
Foto: Prayogi/Republika.
Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM di SPBU Kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Terpantau di sejumlah SPBU di Jakarta dipadati pengendara yang mengantre BBM akibat rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi per tanggal 1 September 2022. Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya siap mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. Polda Metro Jaya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Kodam Jaya Jayakarta dan Pemda DKI Jakarta terkait pengamanan.

"Polda Metro Jaya siap mengawal kebijakan pemerintah dan sesuai arahan Kapolda, kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan Kodam Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).

Baca Juga

Selain melakukan pengawalan, kata Zulpan, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi atau menaikkan harga BBM. Kata dia, masyarakat perlu diingatkan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya adalah pengalihan subsidi BBM ke subsidi lainya yang lebih penting.

"Pengalihan subsidi ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa ini adalah untuk masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat situasi global dan sebagainya," tutur Zulpan.

Dalam kesempatan itu, Zulpan juga menyampaikan bahwa total subsidi BBM senilai Rp 502 triliun tersebut bakal dialihkan dalam bentuk kebijakan lain seperti bantuan sosial. Mengingat, kata dia, sebanyak 89 persen subsidi BBM dinikmati oleh para pengusaha dan hanya 11 persen yang dirasakan oleh masyarakat umum.

"Ini tindakan mulia pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM ini kepada bantuan sosial kepada masyarakat sehingga betul-betul langsung dirasakan oleh masyarakat," tutup Zulpan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement