REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI--Pemkot Sukabumi berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB). Upaya ini dilakukan dengan membentuk tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) Kota Sukabumi yang berisi para dokter spesialis, bidan, perawat, dan organisasi profesi.

Pembentukan tim ini diawali dengan pemberian SK ke tim Audit AMPSR oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Hotel Balcony Kota Sukabumi, Kamis (1/9/2022). Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi Wita Darmawati mengatakan, tim ini menelusuri sebab kematian ibu dan bayi dalam rangka mencegah kematian serupa di masa mendatang.

'' Dengan melibatkan profesional kesehatan akan mengkaji dan memberikan rekomendasi agar mengurangi kematian ibu dan bayi,'' ujar Wita. Di mana penurunan AKI dan AKB menjadi prioritas nasional dan target MDGs 2030 dan indeks pembangunan manusia.

Tujuan utama tim ini ungkap Wita dalam membentuk surveilans berkelanjutan dalam melahirkan informasi kesehatan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Caranya dengan melakukan kolaborasi.

'' Aksi ini merupakan proses penelusuran dalam rangka mencari sebab kematian ibu dan kematian bayi, karena kita ingin tidak terjadi di. masa mendatang,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Sehingga tim ini menjadi bagian penting, bukan sekedar hanya mengejar target Millennium Development Goals (MDGs) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Sukabumi.

Namun lanjut Fahmi, bagaimana ingin memastikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan negara hadir berupa advokasi kelahiran kepada ibu hamil dan anak yang dilahirkan. Sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Tim Audit AMPSR kata Fahmi, bagian dalam kerangka konsolidasi dokter spesialis, bidan, perawat dan organisasi profesi kesehatan. Harapannya warga terutama ibu hamil dan anak yang dilahirkan dapat tertangani dengan baik.

Sesuai dengan Permenkes terang Fahmi, ibu hamil harus mendapatkan enam kali pemeriksaan dan minimal dua kali pemeriksaan dokter ditambah USG. Di mana, puskesmas ada layanan USG dalam memantau dan menekan angka stunting.

Tim AMPSR lanjut Fahmi, diharapkankan bersama-sama melakukan konsolidasi dokter spesialis dan organisasi profesi. Ia mengatakan ada tiga terlambat yang diidentifijasi menjadi penyebab kematian ibu dan bayi.

Pertama terlambat pengambilan keputusan, salah satunya karena masyarakat terkadang takut ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga terkadang ada ibu hamil pendarahan, sehingga ada kematian ibu.

Tugas tim ini kata Fahmi, melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepadap pemerintah. Terutama pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan edukasi seperti apa sehingga tidak terlambat dalam mengambil keputusan.

Kedua terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sehingga pemkot sempurnakan layanan kesehyan terkait fasilitas rumah sakit negeri dan swasta, klinik bersalin dan bidan yang membuka praktek dan tugas dinkes membangun komunikasi yang bersahabat.

Ketiga terlambat penanganan dokter atau bidan. Sehinhga Ingin meminalisir permasalahan itu dan berharap lakukan konsolidasi. Berharap advokasi pelayanan ke ibu hamil dan bayi dilakukan semakin baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika