REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah masih menghitung rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan hati-hati. Hal ini disampaikannya usai meluncurkan teknologi 5G mining di Mimika, Kamis (1/9/2022). "BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati," ujar Jokowi.
Ia memastikan, pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait BBM. "Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya," kata dia.
Pada Rabu (31/8/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam penyaluran BLT itu, ia didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Jokowi mengatakan, BLT yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dan disalurkan dalam dua tahap. BLT tambahan ini, kata dia, akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
Ia berharap, dengan BLT yang diberikan pemerintah ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa menjaga tingkat konsumsi.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Bantalan sosial ini akan mulai disalurkan pada minggu ini kepada masyarakat.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keterangan pers di Kantor Presiden, didampingi Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (29/8/2022).
Menkeu menjelaskan, pemerintah akan memberikan tiga jenis bantalan sosial kepada masyarakat. Pertama yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Pemerintah akan memberikan BLT kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dan akan disalurkan dalam dua tahap.
Total anggaran BLT yang disalurkan kepada masyarakat tersebut mencapai sebesar Rp 12,4 triliun. Sri Mulyani menyebut, BLT akan disalurkan melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia.
Kedua, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 9,6 triliun.
Ketiga, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah tersebut menggunakan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yakni sebesar Rp 2,17 triliun.
Bantuan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Baca juga : Anggota DPR Ingatkan Kenaikan BBM akan Semakin Sengsarakan Rakyat
Ikuti Whatsapp Channel Republika