REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berimplikasi kepada banyak sektor untuk masyarakat.
"Implikasi dari kenaikan BBM kan sangat luas, tetapi yang penting saat ini pemerintah telah menyiapkan suatu bantalan sosial agar di tengah tekanan inflasi itu dampak terhadap kemiskinan, pengangguran, itu bisa ditekan dengan berbagai stimulus yang dilakukan," ujar Hasto di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (31/8).
PDIP, jelas Hasto, juga mengerti beban yang ditanggung oleh pemerintah jika harga BBM jenis Pertalite tak dinaikkan. Kebijakan tersebut terjadi akibat adanya situasi global yang membuat banyak menjadi terdampak.
"Tetapi dalam sisi yang lain berbagai komoditas kita itu kan juga membawa implikasi kepada surplus perdagangan kita, sehingga di dalam hal yang sulit itu kami meyakini Pak Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik," ujar Hasto.
"Kami juga memberikan masukan-masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," sambungnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). BLT diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dan disalurkan dalam dua tahap.
"Hari ini, kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya diberikan Rp 150 ribu. Jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali. Rp 300 (ribu), Rp 300 (ribu)," ujar Jokowi yang juga didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun. Bantalan sosial ini akan mulai disalurkan pada minggu ini kepada masyarakat.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keterangan pers di Kantor Presiden, didampingi Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (29/8/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika