REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik, mengatakan prihatin atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang masih bersyukur harga beras di Indonesia sangat murah bila dibandingkan dengan negara lain, seperti di Jepang Rp 66 ribu, di Korsel Rp 54 ribu, Amerika Rp 52 ribu, di China Rp 26 ribu, sedangkan di Indonesia masih kisaran Rp 10 ribu per kilogram.
''Di satu sisi pernyataan di rapat kabinet itu menjadi salah satu penopang atas situasi ketahanan pangan yang dicapai Indonesia hari ini. Harga beras memang terjangkau. Namun, juga berarti kondisi tersebut bagi petani merugikan penghasilannya. Karena, harga tersebut tidak sebanding dengan biaya produksi mengolah sawah agar memperoleh pendapat yang cukup. Belum lagi adanya ancaman hama yang terjadi pada musim panen ini di mana menurunkan produksi sampai 50 persen dari potensi hasil panenan sebelumnya. Sehingga banyak petani merugi,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Jumat 19/8/2022.
Perbandingan harga beras dengan negara lain tersebut, lanjutnya, seharusnya dilihat dalam konteks pemberdayaan petani. Harga beras di Jepang, misalnya, itu memang mahal tetapi membuat pendapatan petani mempunyai pendapat yang setara dengan profesi lain. Maka di sana kesejahteraan petani terjamin. Profesi petani terhormat dan tetap menarik kaum muda.
''Ini berbeda dengan situasi di Indonesia. Nasib petani masih berkutat pada kondisi keterbatasan dan kemiskinan. Sektor pertanian, terutama menjadi petani padi di sawah tak menarik kaum muda. Padahal, hakikatnya petani adalah pahlawan, tetapi nasibnya belum dihargai secara layak,'' katanya.
Sebagai anak petani, Kholik kemudian menegaskan, kondisi harga beras memang sebaiknya tetap seperti masa kini. Namun, petani harus diberikan kompensasi sebanding dengan pengorbanannya. ''Pemerintah harus menyubsidi harga beras petani. Kompensasinya diberikan kepada petani melalui harga beras tersebut. Ini misalnya untuk setiap penjualan beras petani diberikan subsidi sebesar minimal tiga kali lipat dari harga pasar. Skema itu memungkinkan para petani beras mendapatkan keadilan melalui harga yang layak."
''Pemerintah melalui Bulog bisa melakukan kebijakan ini. Jangan seperti sekarang di mana para petani kesulitan menjualnya berasnya dan bahkan Bulog enggan membeli beras petani karena merasa stok mereka cukup,'' tegasnya lain.
Selain itu, lanjut Kholik, pemerintah harus berupaya meningkatkan ekspor beras petani yang kini berlebih. Tujuannya agar mendapatkan devisa untuk memberikan kompensasi pembelian harga kepada petani.
''Sesungguhnya bila pemerintah bisa mengangkat kesejahteraan petani maka menjadi kunci mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ini karena proporsi penduduk miskin di Indonesia adalah petani, khususnya petani padi. Dan persoalannya telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Kami harap presiden bisa menuntaskanya sebab langkah presiden meningkatkan infrastruktur sudah nyata, tapi nasib petaninya yang belum membaik,'' tegas Abdul Kholik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan mensyukuri harga beras sebagai bahan pangan di Indonesia masih terkendali berkisar Rp10 ribu per kilogram. Harga beras RI lebih baik dibandingkan dengan harga beras di negara lain.
"Harga beras kita di angka rata-rata masih 10 ribuan, coba lihat di negara-negara lain kemarin saya cek di kedutaan, di Jepang Rp 66 ribu, di Korsel Rp 54 ribu, Amerika Rp 52 ribu, di China Rp 26 ribu. Ini yang harus kita pertahankan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan patut disyukuri bahwa Indonesia masih bisa mempertahankan harga pangan di saat dunia mengalami krisis pangan akibat terhambatnya rantai pasok pangan sebagai dampak dari perang dan ketegangan geopolitik.
Bahkan, Indonesia mendapat penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (International Rice Research Institute/IRRI) atas sistem ketahanan pangan yang baik dan swasembada beras.
Presiden Jokowi meminta agar produksi beras dapat ditingkatkan, sehingga Indonesia tidak hanya swasembada, tapi bisa melakukan ekspor untuk mengatasi kelangkaan pangan di sejumlah negara.
"Karena sudah mengerikan sekali, yang menyampaikan lembaga internasional, sudah 60 negara diprediksi akan ambruk ekonominya, dan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika