Selasa 16 Aug 2022 13:31 WIB

Tanggapi Pidato Presiden, PKS: Tekad tidak Boleh Sebatas Pidato

PKS harap optimisme Presiden dibarengi dengan perwujudannya.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari
Suasana sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Prayogi/Republika
Foto: Prayogi/Republika.
Suasana sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD. Menurutnya, tekad yang disampaikan dalam pidato tersebut haruslah memiliki manfaat untuk masyarakat.

"Sekarang PR-nya (pekerjaan rumah) adalah bagaimana upaya serius mewujudkan tekad dan keinginan itu secara implementatif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Jazuli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga

"Sebagai partai oposisi tetap kami akan mengapresiasi seluruh tekad tekad yang baik, tapi tekad-tekad yang baik itu tidak boleh hanya sebatas pidato di mimbar-mimbar, tapi harus menjadi realita dalam kehidupan masyarakat," sambungnya.

Ia mengatakan, optimisme yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya adalah sesuatu yang baik. Namun, optimisme tersebut harus diikuti oleh keseriusan dan tanggung jawab dari pemerintah.

"Ada beberapa yang diinginkan sampai sekarang juga belum terwujud, kedaulatan pangan misalnya, kita surplus pangan. Ya kalau beras kita surplus, kenapa diimpor juga, nah yang paling penting, karena itu nanti akan mengganggu pasarnya para petani,"  ujar Jazuli.

"Jadi bukan hanya sekedar kita bangga, impor ini itu, stabilitas harga untuk mereka-mereka masyarakat yang daya belinya rendah juga harus tetap dijaga," sambungnya.

Lima agenda nasional yang disampaikan Jokowi adalah  hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Keempat adalah mendukung agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi.

Terakhir, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara yang harus dijaga keberlanjutannya. Pasalnya, IKN Nusantara akan menjadi motor penggerak ekonomi baru untuk Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement