REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR ikut menyoroti kasus pemukulan terhadap sopir truk yang diduga dilakukan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Solo, Jawa Tengah. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai tindakan anggota paspamres tersebut arogan dan tidak pantas dilakukan.
Kasus pemukulan tersebut viral di media sosial. Kasus itu diduga terjadi disebabkan insiden tabrakan antara truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Bahkan, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memanggil dan menegur paspampres yang disebut tidak sedang dalam tugas pengamanan tersebut.
“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat," kata Meutya, Senin (15/8/2022).
Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia mengingatkan delapan wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI.
"Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan Delapan Wajib TNI yang berisi diantaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu 'Bersama Rakyat TNI Kuat'," ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. "Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota," ujar Meutya.
Ia ikut mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. Komisi I ikut mengapresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat.
"Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika