REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak masih terus berlanjut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengungkapkan, dari 400 dosis yang diterima di tahap kedua ini, 256 di antaranya telah disalurkan hingga hari ini, Sabtu (6/8/2022). Sejauh ini, Pemkot Bandung telah menerima 600 dosis vaksin PMK dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang rencananya akan difokuskan ke tiga kecamatan yang menjadi zona merah penyebaran PMK di kota kembang. Adapun hewan yang diprioritaskan adalah sapi berusia panjang, seperti sapi indukan, pedet, dan sapi perah.
“Di kota bandung lebih banyak sapi potong dan banyak sapi yang dipotong juga saat kemarin kurban, jadi kebutuhan (vaksin) insya allah tercukupi,” kata Gin Gin saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (6/8/2022).
“Diprioritaskan memang sapi. Tapi kalau tidak ada boleh disarankan untuk domba atau kambing, trutama disarankan untuk pembibitan, itu yang harus diutamakan,” sambungnya.
Dia menargetkan vaksinasi PMK ini dapat dituntaskan sebelum masa kadaluarsa vaksin, akhir Agustus 2022. Selain menyasar tiga kecamatan dengan kasus PMK terbanyak, yaitu Cibiru, Babakan Ciparay dan Bandung Kulon, tetapi dia membuka kemungkinan adanya vaksinasi PMK di kecamatan lain seperti Kiaracondong, Arcamanik dan lainnya.
“Jadi kalau daerah yang tidak ada prioritas seperti sapi, itu bisa dimanfaatkan untuk ternak lainnya. Yang penting itu bisa dimanfaatkan untuk ternak lainnya. Yang penting itu bisa termanfaatkan jangan sampai kadaluarsa,” kata Gin Gin.
Ia menerangkan, vaksin pada hewan saat ini, sama halnya seperti manusia, ada pertama juga kedua, bahkan ada kemungkinan untuk vaksin dosis booster. Namun, jika melihat kondisi di lapangan, dia yakin dua dosis vaksin sudah cukup untuk menekan potensi penyebaran PMK.
“Kalau dengan vaksin yang kedua pun relatif kalau saya lihat termasuk pengalaman daerah-daerah jawa barat khususnya, terkendali lah dengan proses yang dilakukan. Tapi saya pikir pemerintah juga kan kebijakannya dari pusat, akan terus memonitor untuk bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika