REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan rehabilitasi lahan mangrove seluas 600 ribu hektare dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Untuk membiayai program itu, dibutuhkan dana yang tak sedikit.
Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari menjelaskan, secara rata-rata, biaya merehabilitasi lahan mangrove per hektare adalah Rp 25 juta. Menurut dia, butuh biaya dana Rp 26 triliun untuk merehabilitasi lahan mangrove seluas 600 ribu hektare.
"Dari mana dana Rp 26 triliun ini akan kita penuhi? Tidak mungkin semuanya dari APBN," kata Ayu saat konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Ayu bilang, pemerintah menyiapkan lima skema sumber pembiayaan. Pertama, tentu berasal dari APBN sebagaimana telah dilakukan untuk rehabilitasi mangrove tahun 2021.
Kedua, berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negari. Pemerintah, kata dia, mengusulkan dana hibah sebesar 15 juta dolar dan pinjaman sebesar 400 juta dolar kepada Bank Dunia untuk kegiatan rehabilitasi mangrove tahun 2022.
Ketiga, berasal dari investasi. Lebih tepatnya, melalui izin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan. Regulasi untuk skema ini sedang dirumuskan oleh KLHK.
Keempat, dari kewajiban perusahaan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) karena mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Skema ini juga sedang dibuat regulasinya oleh KLHK. Kelima, bersumber dari dana CSR perusahaan, BUMD, maupun BUMN; serta dana hibah masyarakat.
Menurut Ayu, faktor biaya memang komponen utama, tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan rehabilitasi mangrove. Pengalaman menunjukkan keberhasilan mangrove juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain.
Di antaranya ketepatan penentuan lokasi, salinitas, jenis tanaman, waktu tanam, dukungan aktif pemilik lahan untuk lokasi di luar Kawasan, pemerintah daerah setempat dan para pihak terkait seperti LSM dan perguruan tinggi.
Meski berbiaya besar, ternyata lahan mangrove juga bisa memberikan manfaat ekonomi yang jumbo kepada negara. Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko mengatakan, lahan mangrove bermanfaat untuk perlindungan dari abrasi, kenaikan air laut, angin kencang dan tsunami, kepentingan rekreasi, menyediakan berbagai hasil hutan, dan mendukung produksi perikanan laut.
“Nilai total ekonomi mangrove Indonesia diperkirakan sebesar 1,5 miliar dolar AS per tahun,” ujar Satyawan dalam kesempatan sama.
Untuk diketahui, rehabilitasi mangrove difokuskan di sembilan provinsi yang ekosistem mangrovenya rusak lebih parah dibandingkan provinsi lain. Sembilan provinsi itu adalah Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika