REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Provinsi Papua Barat mengajak para pelaku usaha di daerah itu untuk memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh pemerintah.

Kepala Diskop UMKM Papua Barat Stepanus Selang di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (2/8/2022), mengatakan, alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM sangat minim. Di sisi lain, ujar dia, pemerintah melalui perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan, hingga koperasi menyediakan fasilitas KUR dengan bunga yang relatif lebih rendah dari bunga kredit komersial lantaran mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Bahkan pihak perbankan, lanjutnya, menyediakan KUR hingga Rp500 juta untuk membantu permodalan maupun pengembangan usaha pelaku UMKM. "Alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sangat terbatas sehingga tidak bisa memberikan stimulan untuk semua pelaku usaha, mereka bisa memanfaatkan KUR sebagai fasilitas yang disiapkan oleh negara bagi pelaku UMKM," kata Selang.

Ia mengemukakan, tahun ini Pemprov Papua Barat tidak lagi menganggarkan dana stimulan untuk pelaku usaha disebabkan keterbatasan anggaran. Adapun realisasi penyaluran KUR di Papua Barat pada semester pertama 2022 baru mencapai Rp 551,32 miliar. Nilai itu jauh di bawah penyerapan KUR di Provinsi Papua yang mencapai Rp 1,34 triliun hingga 30 Juni 2022.

"Secara keseluruhan Papua Barat sangat rendah dalam penyerapan KUR, harusnya peluang tersebut dimanfaatkan maksimal oleh pelaku usaha mengingat bunganya sangat rendah," ujar Selang.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat satu kabupaten di Papua Barat sama sekali nihil dalam realisasi penyaluran KUR.Total nasabah atau debitur di Papua Barat yang memanfaatkan fasilitas KUR selama semester I 2022 terdapat sebanyak 9.946 debitur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika