REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut, ditargetkan seluruh wilayah Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.
"Kita terus dimita untuk berinovasi dalam membangun basis data yang kuat. Bukan sekadar basis data, Sinta Gelis ini adalah keterpaduan lintas sektor," kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Senin (1/8/2022).
Emil menyebut, aplikasi Sinta Gelis sebagai jawaban atas kendala yang selama ini dirasakan dalam sinkronisasi data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Aplikasi yang diluncurkan memuat data by name by address berdasarkan data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan di Jatim.
"Kita berharap bahwa setiap dinas nantinya bisa terinventarisir programnya. Jangan sampai berbeda jalan, sehingga tidak terkonsentrasikan kepada sasaran yang akan dituju," ujar Emil.
Emil mengungkapkan temuan di beberapa daerah di Jatim yang angka kemiskinannya masih tinggi, tetapi tingkat pengangguran justru rendah. Menurutnya, itu menandakan kemiskinan yang terjadi bukan karena warga tersebut tidak bekerja, tetapi bekerja di tempat yang tidak menghasilkan.
"Hal semacam ini, patut menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama karena bukan sekadar menyalurkan bansos,” kata Emil.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi menyebutkan, untuk mengentaskan kemiskinan kuncinya adalah konvergensi atau memusatkan program lintas sektor. Pemerintah pusat telah menyediakan dana yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Maka, yang menjadi pekerjaan rumah adalah memperbaiki data sasaran.
“Jadi melalui Sinta Gelis ini diharapkan bisa mengurangi exclusion error dengan sementara menggunakan data keluarga dari BKKBN,” ujarnya.
Suprayoga mengatakan, semua langkah itu memiliki harapan bahwa seluruh wilayah didukung kementerian lembaga akan keroyokan untuk mengejar target penghilangan kemiskinan ekstrem. Pada 2022, pemerintah pusat mencanangkan 212 kabupaten/ kota sebagai pilot project pengentasan kemiskinan ekstrem, di mana 25 daerah di antaranya berada di Jawa Timur.
“Ini adalah upaya bersama mulai dari level pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga level kecamatan dan desa. Intinya kita harus terus bersinergi untuk terus mengejar target," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
