REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ichwan Tuankotta, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong Habib Bahar menduga tuntutan 5 tahun penjara kepada kliennya kental dengan intervensi penguasa. Kondisi tersebut membuat jaksa tidak independen dalam kasus tersebut.

"Karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Jadi saya menduga ini ada intervensi dari penguasa yang ikut campur dalam permasalahan ini dan akhirnya jaksa tidak independen alias buta dan tuli," ujarnya seusai sidang tuntutan di PN Bandung, Kamis (28/7/2022).

Ia menuturkan pihaknya sudah menghadirkan semua fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi. Namun jaksa penuntut umum tidak independen sehingga terkesan ada intervensi memberikan tuntutan berat. "Jaksa tidak clear dan independen sehingga ada intervensi memberikan tuntutan yang berat," katanya.

Ia melanjutkan pihaknya akan melakukan pembelaan dan satu pekan ke depan akan menyusun pembelaan tersebut. "Nanti kita bisa buktikan di pembelaan kita. Makanya tunggu 1 minggu lagi karena kita juga punya hak untuk pembelaan terhadap klien kami," katanya.

Ichwan meminta agar majelis hakim tidak terpengaruh oleh yang disampaikan jaksa penuntun umum. Ia meminta majelis hakim independen.

"Saya sekali lagi minta, mohon majelis hakim tidak terpengaruh apalagi yang disampaikan oleh jaksa ada putusan Habib Rizieq atau yang lainnya. Jadi hakim harus independen dan dia punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan," katanya.

Jaksa menilai Habib Bahar melanggar melanggar pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1946 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika