Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara, mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin mengangkat semua honorer menjadi PPPK. Namun, Pemkot Tasikmalaya tak memiliki anggaran untuk menggaji seluruh PPPK. Sebab, pembayaran gaji PPPK dibebankan kepada daerah.
"Saya bisa membuka formasi untuk seribu orang nakes, tapi penggajiannya kan harus dipersiapkan. Anggaran di kami kan tidak hanya untuk gaji, tapi ada hal yang lainnya," kata dia.
Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji apabila semua nakes honorer diangkat menjadi PPPK mencapai Rp 7 miliar per bulan. Sementara yang perlu diangkat menjadi PPPK bukan hanya nakes, melainkan juga tenaga honorer lainnya.
"Opsi mengubah nomenkatur pembiayaan honorer, anggaran kan harus masuk kas daerah. Itu harus melihat aturannya dulu apakah memungkinkan atau tidak," kata dia.
Menurut Gun Gun, upaya pemerintah untuk menghapus tenaga honorer sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Pemerintah pusat mengarahkan tenaga honorer menjadi PPPK agar standar gaji mereka menjadi jelas. "Itu justru untuk melindungi mereka supaya jelas penghasilannya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
