Perwakilan honorer di Kota Tasikmalaya, Ajang Muhammad, mengatakan, berdasarkan hasil audiensi itu, Pemkot Tasikmalaya belum mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sebagai PPPK sekaligus. Pengangkatan honorer menjadi PPPK hanya bisa dilakukan secara bertahap.

"Tahun ini hanya bisa 70 orang, tahun depan 100 orang. Sementara jumlah honorer di sini ada sekitar 1.300 orang," kata dia.

Kendati demikian, menurut dia, ada berbagai alternatif solusi yang muncul dalam hasil audiensi itu. Salah satunya adalah mengubah nomenklatur pembayaran gaji tenaga honorer menjadi sumber pembayaran gaji PPPK. Pasalnya, mayoritas fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya berstatus BLUD.

"Opsi ini tentu harus dibahas terlebih dahulu. Namun kami harapkan itu bisa dilakukan," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, mengatakan, rencana penghapusan tenaga honorer memang telah menjadi isu nasional. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memfasilitasi para tenaga honorer agar bisa tetap bekerja. Namun, kuota yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas.

"Kami sudah menyiapkan berbagai macam alternatif solusi. Namun itu harus dibahas lebih lanjut, karena menyangkut dengan kebijakan," kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu solusi yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah mencari sumber pembiayaan untuk PPPK. Namun, ia menyebut alternatif itu masih harus dibahas lebih lanjut. Pasalnya, alternatif itu menyangkut dengan kebijakan keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika