Sementara untuk implementasi Digital ID, kata dia, saat ini masih dalam tahap uji coba terbatas. Yakni di lingkungan Disdukcapil dan ASN se-Indonesia. Pemerintah, secara perlahan menargetkan pada akhir  2022, seluruh warga Indonesia sudah dapat memanfaatkan Digital ID. 

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Jabar siap untuk menerapkan transformasi digital dokumen kependudukan. Dengan penduduk yang mencapai 48 juta jiwa, maka digitalisasi dokumen kependudukan sudah harus dilakukan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. 

Menurutnya, dengan hampir separuh penduduk Jabar berusia 9 - 29 tahun (generasi Z dan millenial) itu berarti masyarakat Jabar sebagian besar sudah melek teknologi khususnya internet. "Jadi sangat memungkinkan digitalisasi dokumen kependudukan dilaksanakan di Jabar saat ini dan di masa depan," katanya.

Apalagi, kata dia, dalam menghadapi Pemilu 2024, diperlukan keakuratan data pemilih di Jabar. Hal itu bisa terlaksana jika digitalisasi dokumen kependudukan dilakukan secara optimal.

"Digitalisasi data dan dokumen kependudukan menjadi urgent. Kenapa? Untuk keberlanjutan kualitas pelayanan masyarakat di masa depan, dan terciptanya satu data hingga terwujudnya Big Data Kependudukan yang akurat," paparnya.

Bagi Jabar, kata dia, digitalisasi data dan dokumen kependudukan akan memudahkan pelayanan adminduk untuk masyarakat, memfasilitasi pengambilan kebijakan dalam mendapatkan data secara tepat dan memangkas birokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika