REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Aparat kepolisian akan melakukan penelitian terkait indikasi adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Garut pada Jumat (15/7/2022). Langkah itu dilakukan agar peristiwa serupa tak kembali terjadi pada kemudian hari.
Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Suntana, mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan penelitian terkait adanya indikasi terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah hulu sungai. Apalagi, bencana banjir bandang di Kabupaten Garut bukanlah yang kali pertama terjadi.
"Setiap tahun, ketika curah hujan tinggi, tempat ini terdampak banjir. Nanti akan kami teliti agar tahun depan tidak terjadi lagi," kata dia di Kabupaten Garut, Senin (18/7/2022).
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah mengagendakan berbagai kegiatan untuk memastikan penyebab terjadinya banjir bandang. Ia memastikan, TNI dan kepolisian siap mendukung penuh kegiatan yang diagendakan Pemkab Garut.
Suntana mengatakan, saat ini petugas di lapangan masih fokus memastikan proses evakuasi, rehabilitasi, dan penanganan kepada warga terdampak banjir, dapat dilaksanakan dengan baik. "Dari mulai pembersihan, lalu nanti akan dilanjutkan dengan perbaikan beberapa fasilitas atau rumah yang rusak. Sekarang fokus kita adalah memastikan keselamatan dan keamanan warga," kata dia.
Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan kebutuhan logistik dan obat untuk warga terdampak banjir bandang terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana. Kapolda Jabar meminta warga terdampak bencana untuk tak perlu khawatir untuk kebutuhan sehari-hari.
"Kami menjamin logistik dan obat-obatan, alat kebersihan, akan kami drop agar penanganan berjalan lancar. Setelah itu, instansi terkait akan melakukan pendataan terkait tindakan yang akan dilakukan," kata dia.
Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, pihaknya saat ini masih terus menghitung kerugian akibat bencana tersebut. Selain itu, Pemkab Garut juga akan segera memberikan uang cash for work kepada warga yang terdampak bencana. Uang itu diberikan sebagai kompensasi warga yang membersihkan rumah secara mandiri.
Ihwal adanya indikasi kerusakan lingkungan, pihaknya akan segera melakukan asesmen kondisi lingkungan. Sebab, apabila kondisi lingkungan di hulu sungai rusak, warga yang terdampak adalah yang tinggal di pinggir wilayah sungai.
"Karena kami tak punya hutan. Hutan itu milik Perhutani. Nanti kami sama-sama asesmen agar mitigasi bencana bisa komperhensif," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
