Rabu 13 Jul 2022 00:03 WIB

Legislator: Kolaborasi Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung Harus Dilanjutkan

Gambaran terbaru hasil survei menyatakan Erick mampu membersihkan BUMN.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ilham Tirta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Foto: Republika/Dadang Kurnia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Santoso menanggapi soal kolaborasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kejaksaan Agung yang diapresiasi publik lantaran berhasil membongkar kasus-kasus korupsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus dilanjutkan.

"Tradisi kolaborasi antara penagak hukum dalam hal ini Kejaksaan dengan Kementrian BUMN harus terus dilanjutkan dalam rangka menciptakan BUMN yang bersih dari korupsi dan membongkar kejahatan koruptif di jajaran BUMN di masa lalu," kata Santoso kepada Republika.co.id, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga

Menurut Santoso, sudah saatnya pihak Kementrian BUMN transparan dan akuntabel. Sikap menutup diri dan tidak tersentuh hukum BUMN sebagai lembaga profit untuk kepentingan negara sudah harus dihilangkan. BUMN harus bekerja secara profesional seperti perusahaan swasta agar lebih mampu berkompetitif di pasar global.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengapresiasi capaian Kejaksaan Agung yang meningkat secara signifikan. "Inilah kinerja Kejaksaan yang sudah ditunggu sejak lama oleh rakyat untuk bekerja maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," ujarnya.

Ia pun berpesan agar jajaran Kejaksaan Agung tidak mengurangi perannya dalam penindakan kasus-kasus korupsi meskipun ada KPK. Ada atau tidak ada KPK, aparat Kejaksaan Agung harus tetap melaksanakan fungsinya mengingat tiap tahun APBN menganggarkan dana untuk Kejaksaan Agung.

Upaya Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan bersih-bersih kementerian yang ia pimpin, termasuk berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung, mendapat respons positif dari masyarakat. Ini diketahui dari hasil survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia dalam rentang 16-24 Juni 2022.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, survei yang menempatkan 1.200 responden ini memunculkan banyak apresiasi dalam usaha Erick Thohir melakukan bersih-bersih BUMN. "Mayoritas mendukung langkah Erick Thohir melakukan bersih-bersih di BUMN. Banyak juga yang memberikan apresiasi," kata Burhanuddin secara daring, Senin (11/7/2022).

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 51,5 persen masyarakat meyakini Erick Thohir terus berupaya melakukan perbaikan. Langkah itu dinilai akan semakin membuat perusahaan BUMN tetap sehat dan memberikan manfaat untuk kepentingan rakyat.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement