REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri telah menggelar 'Webinar Series Keuda Update' secara berkala setiap pekan. Hingga awal bulan Juli, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuda Kemendagri Agus Fatoni telah memberikan hampir 20 ribu sertifikat kepada setiap peserta yang mengikuti webinar tersebut.
Sebanyak 19.425 sertifikat elektronik diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat saat mengikuti kegiatan 'Webinar Series Keuda Update' yang dilaksanakan Ditjen Keuda Kemendagri. Fatoni menjelaskan, sertifikat diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang mengikuti kegiatan Webinar Series Keuda Update yang dilaksanakan setiap Rabu atau Kamis setiap pekan selama Tahun 2022.
"Setiap peserta yang memenuhi syarat, dengan identitas yang jelas, akan diberikan setifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti literasi bidang keuangan daerah," kata Fatoni dalam keterangan yang diterima republika.co.id, Jumat (8/7/2022).
Fatoni menjelaskan, kegiatan 'Webinar Series Keuda Update' dilakukan dalam rangka peningkatan kapastias pengelolaan keuangan daerah, sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan, penyampaian informasi aktual dan terkini, best practice dan inovasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mencari solusi dan strategi dalam memecahkan persoalan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fatoni, tercatat rata-rata sertifikat yang diberikan Ditjen Keuda dalam setiap Webinar mampu mencapai 1.600 sertifikat. "Sertifikat diberikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti secara langsung baik melalui zoom meeting atau melalui kanal Youtube Ditjen Bina Keuda Kemendagri," ungkap Fatoni.
Fatoni mengeklaim, 'Webinar Keuda Update' banyak diminati dan mendapatkan atensi dari masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah. Ini terbukti dari jumlah penonton yang mengunjungi kegiatan Webinar Series pada kanal youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah. Dia mengungkapkan satu tema bisa dikunjungi puluhan ribu viewer.
"Tema Webinar yang memperoleh atensi tinggi diantaranya Kebijakan Pemberian TPP Pada Pemerintah Daerah yang mencapai 28 ribu viewers, dan tema Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat di Lingkungan Pemda yang mencapai 22 ribu viewers," kata dia.
Menurut Fatoni, peserta webinar berasal dari Pemerintah Daerah dan masyarakat umum. Baik ASN, maupun non ASN. Banyak juga peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pakar, pengamat dan praktisi. Selain itu, peserta juga banyak dari Pejabat Fungsional yang bisa menggunakan sertifikat sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.
"Sertifikat Webinar bisa digunakan oleh pejabat fungsional sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan," kata Fatoni.
Narasumber kegiatan Webinar berasal dari berbagai kalangan sesuai dengan bidang dan keahliannya, antara lain dari pimpinan lembaga negara, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pakar, ahli, akademisi dan praktisi.
Fatoni menjelaskan, tema yang diangkat dalam webinar pun sangat beragam. Mulai dari tata kelola keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), dana otonomi khusus, dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokqsi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH), asuransi, perbankan, pajak dan retribusi daerah dan tema lainnya.
“Jadi, Webinar ini sudah bagus. Nah, ini termasuk inovasi kita. Ini terus kita perhatikan dan terus kita kembangkan lagi,” ujar Fatoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika