REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membentuk satuan tugas (satgas) sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan di daerah itu. Saat ini, Sulbar menyatakan belum ada hewan yang terserang PMK di wilayah itu.
"Sampai hari ini, belum ada informasi satupun hewan di Sulbar terinfeksi wabah PMK," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, pada rapat koordinasi pengendalian virus PMK pada hewan di Mamuju, Selasa (5/7/2022).
Akmal menyampaikan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sudah ada 21 provinsi yang telah terinfeksi wabah virus tersebut. "Sehingga OPD dan forkopimda harus mewaspadai virus ini. Pemprov Sulbar dan forkopimda telah membuat satgas agar kita tidak menjadi provinsi ke-22 terinfeksi," ujar dia.
Ia juga mengatakan, dari aspek regulasi harus diperkuat sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk memastikan agar tidak ada hewan yang masuk tanpa dokumen lengkap. "Apabila masih ada yang lolos, perlu melakukan penegakan hukum sehingga tim penegakan hukum harus di bentuk," tuturnya.
Tim, kata dia, minimal akan bekerja sebulan ke depan sampai wabah PMK betul-betul aman. Semua forkopimda telah dilibatkan dalam tim dalam mengamankan titik rawan, terutama pelabuhan Simboro Mamuju dan Palipi Majene.
Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyono menyampaikan, hingga saat ini belum ditemukan hewan yang terdeteksi PMK di daerah itu. Sampai Selasa, Sulbar telah mengeluarkan sebanyak 4.946 sapi dan 10.192 kambing.
"Semuanya dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku karena telah melalui masa karantina selama 14 hari," kata Agus.
Ia mengaku, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan sudah melaksanakan monitoring check point di Polewali Mandar dan Mamuju Tengah, termasuk melakukan penyemprotan disinfektan pengangkut hewan ternak. Disebutkan, dari dua pelabuhan Simboro Mamuju dan PPN Palipi Majene yang menjadi akses ke luar dan masuk hewan ternak, juga telah dilakukan antisipasi kewaspadaan seperti melarang masuk hewan ternak yang tidak memiliki surat kesehatan hewan.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulbar, Muchtar mengatakan, daerah itu merupakan salah satu penghasil ternak di Pulau Sulawesi. Untuk hewan yang ada di Sulbar, lanjutnya, harus melalui pengawasan dan sertifikasi kesehatan hewan.
"Kami akan terus melakukan pemantauan dan besok (Rabu) kami akan menurunkan dokter dan para medis untuk pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban. Ada 21 orang tim yang akan dibagi di seluruh kabupaten," kata Muchtar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
