Legislator: Pembelian BBM Melalui Aplikasi Sulitkan Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menanggapi terkait kebijakan membeli BBM dengan aplikasi MyPertamina. Menurutnya, hal ini tidak tepat dan mempersulit masyarakat.

"Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas," katanya pada Ahad (3/7/2022).

Baca Juga

Kemudian, ia melanjutkan harus ada kejelasan terkait aplikasi tersebut. Seperti, siapa yang bisa mendaftar di sistem MyPertamina, apa kriterianya, bagaimana pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya.

Menurutnya, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak. Politisi PKS ini menambahkan, era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi ini malah dibuat ribet.

"Sementara itu, hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada 1 Juli, laman https: //subsiditepat.mypertamina.id/ tidak dapat diakses. Berbagai kritik dilayangkan oleh netizen di sosial media Twitter," kata dia.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII tersebut menambahkan, banyak yang menyesalkan dengan kondisi hari pertama pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina. "Mulai error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut yang mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store. Bahkan, MyPertamina menjadi salah satu topik paling trending, dengan 10,5 ribu cuitan," kata dia.

Sebelumnya diketahui, PT Pertamina (Persero) menyatakan aplikasi MyPertamina akan menjadi syarat untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/6/2022), mengatakan, pihaknya berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina mulai 1 Juli 2022.

"Kami menyiapkan /website MyPertamina, yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022," kata Alfian.

Pertamina menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak menggunakan pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui laman tersebut untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina akan membantu perseroan dalam melakukan pencocokan data pengguna yang akan membeli BBM bersubsidi.