REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Gubernur se-Sumatra menyoroti Persoalan harga kelapa sawit yang terus tergilas pascapencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Salah satu yang menyuarakan adalah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Menurut Rohidin, persoalan harga sawit ini menjadi PR seluruh gubernur di Sumatra. Karena rata-rata provinsi di Sumatra menghasilkan kelapa sawit.

"Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatinkan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," kata Rohidin dalam forum Rapat Koordinasi Gubernur se Sumatra di Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).

Menurut Rohidin, kondisi murahnya harga sawit ini dapat membuat banyak pabrik kelapa sawit di Bengkulu terancam ditutup. "Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan wali kota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," ucap Rohidin.

Hancurnya harga sawit ini bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia hingga berujung pada pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, pelarangan ekspor tersebut tak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

Setelah pelarangan ekspor CPO tersebut dicabut, harga kelapa sawit justru semakin tergerus.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan persoalan sawit pada forum Rakor Gubernur ini ini telah disepakati sebagai persoalan yang harus disikapi dengan cepat.

"Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi, tadi sudah kami sampaikan ke pak Wamendagri dan akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi," kata Syamsuar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika