REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sejak diluncurkan pada November 2021, layanan transportasi massal Biskita Transpakuan masih belum menarik tarif alias gratis untuk para penumpangnya. Hingga saat ini, Pemkot Bogor masih mengkaji tarif Transpakuan
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan sebenarnya pengenaan tarif direncanakan pada awal 2022. Bahkan, Pemkot Bogor sedang melakukan kajian pentarifan tersebut.
Selain itu, ujarnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan juga meminta penetapan besaran tarif Biskita terlebih dahulu melalui kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP).
“Kajian-kajian tentang tarif tetap dilakukan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Pemkot melalui Dishub Kota Bogor sedang melakukan kajian tersebut hasilnya nanti akan disampaikan kepada pusat,” kata Bima Arya, Kamis (23/6/2022).
Masih gratisnya layanan Biskita Transpakuan, kata Bima Arya, lantaran anggaran subsidi angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) ini telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, tarif gratis Biskita Transpakuan ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30/2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan umum dan Permenhub Nomor 2/2022 tentang perubahan atas Permenhub Nomor 9/2020 tentang pemberian subsidi angkutan umum perkotaan.
“Karena Biskita ini adalah kolaborasi antara BPTJ Kemenhub dengan Pemkot Bogor, jadi kebijakan tarif ini harus berkoordinasi dengan pusat,” ujarnya.
Dari data Pemkot Bogor, hingga saat ini, Biskita Transpakuan sudah digunakan lebih dari 400 ribu penumpang. Sebanyak 49 unit bus berukuran sedang ini melayani 4 koridor, di antaranya Stasiun Bogor-Ciparigi, Bubulak-Cidangiang, Bubulak-Ciawi dan Parung Banteng - Air Mancur.
Bima Arya berharap kepada pemerintah pusat agar Biskita ini bisa ditambah unitnya, khususnya di dua koridor lagi yakni 3 dan 4. “Untuk mengakomodasi antusias warga dalam menikmati transportasi publik yang nyaman, aman dan terjangkau,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika