REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO—Kementerian Pertanian (Kementan) merespons cepat dalam rangka membantu penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Tengah.
Selain melakukan ‘kick off’ vaksinasi, Kementan juga menggelar Apel Siaga Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Tengah.
Upaya untuk mengendalikan penyebaran PMK di Jawa Tengah ini dipimpin langsung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (18/6/2022).
Langkah ini menjadi salah satu ikhtiar Kementan bersama pemerintah daerah, dalam upaya mempercepat penanganan dan pengendalian penyakit yang menyerang hewan ternak sapi saat ini.
“Dari Kabupaten Sukoharjo ini, kami memastikan upaya-upaya untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK, melalui vaksinasi, di Jawa Tengah dimulai,” ungkap Mentan, saat meninjau vaksinasi PMK di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
Mentan juga menyampaikan, dengan segala kemampuan yang dimiliki bersama –baik kementan, jajaran Pemprov Jawa Tengah, pemerintah kabupaten maupun stakeholder terkait—akan mampu mengendalikan PMK dengan baik.
Selain menandai dimulainya vaksinasi pada hewan ternak, Mentan Syahrul Yasin Limpo juga menegaskan, penyelenggaraan Apel Siaga PMK bertujuan untuk memberikan sugesti dan semangat kepada semua stakeholder untuk bersama- sama membantu peternak.
Sekaligus juga mengakselerasi tindakan- tindakan dalam penanganan PMK. Pengendalian PMK harus dilakukan dengan serius dan berusaha sekuat- kuatnya, agar wabah PMK tereliminasi dan bahkan hilang di Indonesia.
“Sebenarnya tanpa apel ini pun, kita juga terus bekerja. Tetapi dengan apel siaga ini akan memberikan sugesti (dorongan moril) –minimal-- kepada para peternak kita, yang kini tengah menghadapi penyebaran PMK,” tegasnya.
Mentan, Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan, selain melalui vaksinasi, upaya pengendalian PMK juga dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya melalui pengetatan lalu lintas hewan ternak –khususnya-- dari zona merah dan kuning.
Kementan juga telah membentuk Gugus Tugas penanganan PMK guna memitigasi penyebaran virus pada hewan ternak yang lebih luas.
Dengan pengetatan ini, hewan ternak boleh keluar dari tempat yang ditentukan, tetapi harus memiliki sertifikat atau surat kesehatan hewan. “Akan tetapi, khusus zona merah di desa dan kecamatan yang tertular PMK tidak boleh keluar hewan hidup,” tegasnya.
Langkah- langkah melalui penguatan Posko dan Gugus Tugas dalam penanganan PMK di tingkat nasional/provinsi/kabupaten, lanjutnya, juga terus dipantau dan terus menyampaikan laporan secara rutin.
Berdasarkan data perkembangan terkini PMK di Indonesia, sampai dengan 17 Juni 2022, PMK telah terdeteksi di 18 Provinsi di Tanah Air.
“Hari ini kita bersyukur, sejak beberapa hari lalu vaksin untuk mencegah PMK sudah ada dan kita berharap vaksin perdana --total 800 ribu dosis-- akan kita coba berikan dengan berbagai upaya hingga nanti akan kita evaluasi,” tandas mentan.
Dalam kesempatan ini, Dosen Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Haryanto menyampaikan, UGM akan berkoordinasi dengan Kementan dan siap berkontribusi dalam penanganan PMK.
Baik dalam pengecekan kesehatan hewan ternak hingga memantau hasil dari pemberian vaksinasi. Hal ini untuk mendukung kerjasama penanganan PMK dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Jawa Tengah.
“Kami sepenuhnya siap ‘mem-back up’ kegiatan Kementan dalam pengendalian PMK dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia dalam penanganan kesehatan hewan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Jawa Tengah, Agus Wariyanto mengatakan, vaksinasi PMK di kabupaten Sukoharjo ini menjadi vaksin PMK perdana di Jawa Tengah.
Secar bertahap, vaksinasi akan terus dilakukan dan diperluas cakupannya di daerah lain. “Karena itu, kami sangat berterima kasih atas perhatian dan respon cepat Kementan untuk pengendalian PMK di Jawa Tengah,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, Jawa Tengah sudah mendapatkan vaksin dan beberapa daerah di jawa Tengah juga sudah terdapat suspect PMK. Maka langkah- langkah untuk memberikan pengobatan dengan cepat terus dilakukan.
Sampai dengan hari ini, sapi di Jawa Tengah yang terkonfirmasi PMK telah mencapai sebanyak 21 ribu ekor, dan yang sudah diobati hingga sembuh 4.000 ekor.
Upaya pengendalian melibatkan petani, penyuluh, perguruan tinggi bahwa pihak swasta terus ditingkatkan. Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan kajian-kajian terminologi bersama perguruan tinggi.
Harapannya penyebaran PMK bisa dipantau dan dan kendalikan. “Karena kawasan yang terdampak bisa lebih fokus untuk dilakukan penanganan,” tegas Agus Wariyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
