REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menebus ijazah 729 pelajar SMA/SMK sederajat dari total 25 sekolah di Kota Pahlawan yang ditahan pihak sekolah lantaran belum melunasi tunggakan administrasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, meski SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, namun pihaknya ingin tetap memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan anak-anak Surabaya.
Eri mengungkapkan, uang yang digelontorkan untuk menebus ratusan ijazah tersebut senilai Rp 1,7 miliar. Uang tersebut berasal dari zakat yang dibayarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya.
"Jadi dari 729 tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp 1,7 miliar. Dari mana uangnya? dari Baznas. Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Eri, Rabu (15/6/2022).
Eri berharap tak ada lagi pelajar Surabaya yang ijazahnya sampai ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," ujarnya.
Eri mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk mengcover, Pemkot Surabaya siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.
"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta," ujarnya.
Eri meyakini, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.
"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika