REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Jakarta Pusat melarang keras para pedagang menjual hewan qurban di fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk trotoar untuk pejalan kaki. "Yang jelas fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat berdagang," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Bakwan mengatakan, keberadaan pedagang hewan qurban selain mengganggu pejalan kaki, juga berpotensi membuat macet di jalan sekitarnya. Pihaknya juga akan menyediakan lahan sebagai lokasi tempat penampungan hewan qurban bagi pedagang.
"Kita sedang carikan lahan buat pedagang. Lahan itu biasanya milik pribadi dan hewan qurban bisa ditampung di situ," kata dia.
Saat ini lahan pribadi yang siap sebagai tempat penampungan hewan qurban baru ada di wilayah Kecamatan Kemayoran dan Cempaka Putih. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adhapada Sabtu, 9 Juli mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) melalui koordinasi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) juga akan melakukan peninjauan hewan qurban.
Peninjauan kesehatan terhadap hewan qurban akan dilakukan untuk memastikan hewan terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). "Nanti di lahan penampungan tempat hewan qurban, kita akan lakukan pemeriksaan kesehatan. Pengecekan ini untuk mencegah persebaran penyakit PMK," katanya.