REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini bersikukuh mengusung Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) di 2024. Apalagi menurutnya, hingga saat ini belum ada sosok yang dapat menjamin kemenangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, meskipun elektabilitasnya tinggi.
"Misalkan begitu, si A begitu meyakinkan secara survei atau apapun prestasi dan lain-lain bisa menang itu gampang, tapi hari ini tidak ada (yang memastikan akan menang). Makanya PKB ikut menampilkan tokoh hanya Gus Muhaimin," ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Ia yakin, elektabilitas sejumlah tokoh akan terus mengalami fluktuasi dalam beberapa bulan ke depan. Khususnya nama-nama seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang masa jabatannya sebagai gubernur akan segera habis.
"Katakanlah Pak Anies, Oktober sudah tidak jadi gubernur, lebih baik melanjutkan gubernur misalkan, terserah Pak Anies. Pak Ganjar nanti bulan Februari juga sudah tidak gubernur lagi, jadi masih naik turun ini ya, fluktuatif," ujar Jazilul.
PKB, jelas Jazilul, masih memiliki banyak waktu untuk mendongkrak elektabilitas Muhaimin hingga pendaftaran pasangan calon capres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Partainya juga memiliki modal kuat dengan dukungan dari kader yang terus mendorong Wakil Ketua DPR itu maju di kontestasi nasional itu.
"Ini kita bekerja, kita bekerja, optimis kita bekerja, dan Alhamdulillah sambutan di bawah juga bagus. Kader-kader semangat itu modal buat PKB," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Di samping itu, PKB juga terus memunculkan nama-nama yang tepat untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Muhaimin. Terbaru, Muhaimin melirik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai cawapres.
"Dia dari unsur perempuan, yang sukses, menteri ekonomi yang cukup sukses, menteri keuangannya ya sukses. Diapresiasi sama Pak Muhaimin, ayo kalau nyalon bareng, kan bagus," ujar Jazilul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika