REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menjelang hari raya Idul Adha, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mempercepat pengerahan satuan tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Ketua DKPP Gin Gin Ginanjar mengatakan, petugas yang tergabung dalam Satgas PMK tak hanya berasal dari DKPP, tapi juga komunitas dokter hewan yang akan bertugas melakukan pemeriksaan kondisi hewan qurban dan mengecek kelengkapan dokumen pengiriman di check poin yang telah ditetapkan.
“Kita rencana terjun di pertengahan Juni, sekitar tanggal 15. Biasanya kita terjunkan h-10 Idul Adha, tapi sekarang kita percepat,” kata Gin Gin kepada Republika, Ahad (12/6/2022).
Meski begitu, dia mengakui bahwa hingga kini pos pantau PMK, yang sebelumnya direncanakan didirikan di sejumlah titik masuk dan keluar lalu lintas hewan qurban, belum dapat direalisasikan hingga saat ini.
Sebagai gantinya, dia menekankan bahwa pengawasan arus masuk dan keluar hewan qurban dapat dipantau melalui koordinasi dengan perangkat kewilayahan.
“Tapi sementara itu kita juga terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk antisipasi kedatangan pedagang hewan qurban musiman yang biasanya memanfaatkan area di wilayah dan meminta rekomendasi atau izin dari wilayah,” jelasnya.
“Makanya antisipasinya itu melalui kewilayahan, karena tadi, kebanyakan pedagang musiman ini bukan lagi masuk melalui jalan arteri tapi jalan-jalan kecil di kewilayahan, dengan kendaraan yang lebih kecil juga. jadi kita sekarang perkuat penjagaan di kewilayahan dulu, tapi di tingkat kota akan kita mulai kemungkinan di pekan besok kita sudah bekerja efektif di lapangan,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, saat ini perangkat kewilayahan telah membentuk pos-pos, hasil kerja sama DKPP, kecamatan, kelurahan dan kepolisian setempat, untuk menjaga, mendeteksi dan memonitor arus lalu lintas hewan qurban.
Upaya ini, kata dia, sangat membantu proses pengawasan yang juga tengah diketatkan DKPP melalui patroli dan pemantauan ke seluruh peternak di Kota Bandung.
“Kita juga sedang menunggu kabar dari pemerintah pusat terkait vaksin yang janjinya mulai akan diturunkan di pekan kedua Juni ini, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana,” sambungnya.
Meski begitu, Gin Gin mengatakan bahwa Kota Bandung belum tentu mendapat jatah vaksin yang kabarnya didatangkan dari berbagai negara itu. Ini merujuk pada pernyataan Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa vaksin ini akan diprioritaskan bagi wilayah-wilayah zona merah atau dengan jumlah kasus PMK terbanyak.
“Kemungkinan itu (wilayah red zone) yang akan didahulukan, walaupun kita sih berharap semua wilayah bisa dapat (vaksin), terutama yang sudah ada kasus, tapi kita masih tunggu kebijakan pusat. karena sampai saat ini belum ada konfirmasi lanjutan. Apalagi vaksin ini juga terbatas jumlahnya, jadi kemungkinan akan diprioritaskan di daerah-daerah red zone dan sumber sapi perah dulu karena mereka yang paling merugi akibat wabah ini,” tutur Gin Gin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
