Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir sektor pangan dihantam pandemi dan perubahan iklim yang mengganggu produksi dan distribusinya.
Kondisi itu, tambahnya, diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pupuk yang merupakan bagian dari proses produksi pangan.
Namun, jelas Syahrul, inflasi nasional tetap terjaga dengan dukungan pasokan dan pertumbuhan sektor pangan menjadi faktor penopang utama.
Syahrul optimistis untuk membangun sektor pangan yang kuat perlu campur tangan teknologi dalam proses produksi pangan nasional.
Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, mengungkapkan untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi nomor lima di dunia, Indonesia harus memacu pertumbuhan investasi sehingga iklim investasi nasional harus terus ditingkatkan.
Namun, tambah Lutfi, berbagai persoalan dunia terjadi dewasa ini mengganggu rantai pasok dan perdagangan dunia.
Sehingga tahun depan, ujar Lutfi, Indonesia akan melakukan 35 perjanjian perdagangan baru dengan sejumlah negara untuk mengatasi dampak terganggunya pasokan komoditas ke Tanah Air.
Kepala BKF Kemenkeu RI, Febrio Kacaribu mengungkapkan saat ini Indonesia memghadapi krisis di atas krisis, setelah menghadapi dampak Covid-19 saat ini muncul dampak perang Rusia-Ukraina.
Belum lagi, tambahnya, ada potensi kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya berdampak kepada negara-negara berkembang.
Berdasarkan kondisi tersebut, jelas Febrio, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa harga bahan bakar jenis Pertalite dan listrik tidak perlu naik, untuk meredam dampak lebih besar terhadap masyarakat.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat, penting sekali untuk mengatakan Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi pandemi hingga saat ini dan luar biasa.
Menurut Arsjad, saat ini kita menghadapi dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi yang harus dihadapi dengan bersatu untuk memenangi perang tersebut.
Solusi untuk menghadapi kondisi itu, jelas Arsjad, antara lain dengan memastikan masyarakat memiliki daya beli. Di sisi lain, tambahnya, perlu subsidi bahan baku, subsidi bagi petani dan pengusaha mikro, agar harga produk terjangkau.
Pembebasan sementara bea masuk dan PPN untuk bahan baku impor, jelas Arsjad, juga harus diterapkan untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
