REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menyediakan akses pembiayaan bagi 1.000 warga menengah ke bawah untuk mengembangkan usaha. Hal itu disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
"Penyediaan akses pembiayaan ini dilakukan melalui program KUR nol persen," ucap Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, di Sigi, Ahad (5/6/2022).
Lewat program KUR nol persen, kata Samuel, Pemkab Sigi mengalokasikan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk menanggulangi bunga kredit dari setiap pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh warga menengah ke bawah di bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tahun ini, kata dia, lewat alokasi dana itu, Pemkab Sigi menargetkan 1.000 pelaku industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah, petani, peternak, pedagang dan masyarakat lainnya menjadi penerima manfaat dari program KUR nol persen itu. "Dengan maksimal pinjaman atau kredit dari setiap warga senilai Rp 20 juta tanpa agunan," ungkapnya.
Sesuai dengan kesepakatan antara Pemkab Sigi dengan bank penyalur KUR, sebut dia, pinjaman pembiayaan tidak menggunakan agunan atau jaminan apapun. Ia menegaskan program itu tidak diperuntukkan bagi warga Sigi yang bekerja sebagai pengusaha, PNS, TNI dan Polri, karyawan BUMN dan BUMD.
"Program ini untuk warga menengah ke bawah, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus untuk percepatan pengentasan kemiskinan daerah," ungkapnya.
Samuel mengemukakan, dalam skema kredit yang diberlakukan bank penyalur KUR bahwa bunga kredit sebanyak 14 persen dari setiap pinjaman. Pemerintah Pusat, ujar dia, telah menanggung delapan persen bunga KUR, maka bunga tersisa enam persen.
Meski bunga KUR tersisa enam persen, ujar dia, hal itu masih sangat berat bagi warga menengah ke bawah di Sigi. Oleh karenanya, Pemkab Sigi menanggulangi bunga enam persen tersebut.
"Sehingga warga hanya mengembalikan pokok, tidak dengan bunga. Jadi kalau dipinjam Rp 20 juta, maka yang dikembalikan Rp 20 juta selama tiga tahun," ungkapnya.