REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Dengan dukungan dana Rp 1,5 triliun dari APBD Provinsi Jabar, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jabar ditargetkan menjadi yang tersukses. Komitmen itu terlontar dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Jabar dan KPU Kabupaten/Kota se-Jabar di Ibis Hotel, Kota Bandung, Selasa (31/5).
Dalam rakor tersebut, masing-masing perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jabar menyampaikan kesiapannya mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kesiapan Forkopimda itu mendorong optimisme KPU Provinsi Jabar, dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada 27 Nopember 2024, dengan tagline ‘Akur Sauyunan, Babarengan’.
Ketua KPU Provinsi Jabar Rifqi Ali Mubarok mengatakan, pekerjaan yang paling krusial terletak pada proses penghitungan suara. Hingga kini, pihaknya tidak berhenti mengevaluasi kegiatan penghitungan suara pemilu 2019 dan pilkada serentak 2020, agar di 2024 nanti tidak muncul sengketa penghitungan suara.
Rifqi menyebutkan, proses penghitungan pada Pemilu 2024 akan tetap menggunakan aplikasi e-rekap, atau Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Sistem tersebut sangat efisien dalam memangkas beban kerja dan logistik pada proses penghitungan suara.
Menurut dia, jika sebelumnya (Pemilu 2019) terdapat 70 form yang harus diisi oleh petugas KPPS, kini cukup memfoto form C1 pleno. Oleh aplikasi Sirekap, sebut dia, hasil foto tersebut akan dikonversi pada sajian data rekapitulasi angka.
‘’Ini sangat efisien dan efektif,’’ ujar Rifqi di sela Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Jabar dan KPU Kabupaten/Kota se-Jabar di Ibis Hotel, Kota Bandung, Selasa (31/5). Namun, diakui dia, dalam memanfaatkan aplikasi Sirekap, dibutuhkan smartphone yang memadai agar kualitas foto terjaga.
Dari tujuh anggota KPPS, lanjut dia, minimalnya satu harus memiliki smartphone yang menunjang, dan memahami teknologi informasi. Sebab, diakui dia, KPU tidak memfasilitasi penyediaan smartphone yang support terhadap program Sirekap.
Terkait syarat anggota KPPS, pihaknya memberlakukan batasan maksimal usia di 50 tahun. Pihaknya tidak ingin peristiwa memilukan di Pemilu 2019 terulang kembali. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 juga, sebut Rifqi, akan disiapkan santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia atau kecelakaan saat melaksanakan tugas.
Terkait jumlah pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024, kata Rifqi, diperkirakan sebanyak 33 juta pemilih dan 120 ribu TPS. Sedikitnya sembilan persen dari pemilih itu, papar dia, merupakan pemilih pemula. ‘’Pemilih pemula ini sangat penting, karena akan memengaruhi pilihan pemilih lama (orang tuanya),’’ tutur dia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar Dr H R Iip Hidajat yang mewakili Gubernur Jabar, mengatakan, alokasi dana untuk menunjang kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024 sekitar Rp 1,5 triliun. Dari dana tersebut, sebut dia, Rp 1,15 triliunnya akan dikelola oleh KPU. Sementara sisanya akan disalurkan untuk Bawaslu Rp 150 miliar dan pengamanan Rp 200 miliar.
‘’Kita sudah berhitung secara bersama-sama, Insyaallah cukup. Pendanaan itu diatur dalam Perda DCD (Dana Cadangan Daerah),’’ ujar Iip seusai menyampaikan sambutannya dalam rakor tersebut. Dia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan secara multiyear, mulai dari APBD Jabar 2022, 2023, dan 2024.
Iip optimistis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan sukses dan kondusif. Rakor Pemilu 2024 yang digagas KPU Provinsi Jabar, kata dia, merupakan langkah tepat dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.
Berkaca dari pelaksanaan delapan Pilkada 2020 di Jabar, nyaris tidak menyisakan masalah signifikan. Bahkan, delapan Pilkada di 2020 itu tidak menimbulkan klaster Covid-19. Kesuksesan itu, ungkap dia, berkat komitmen bersama dari semua pihak yang masih menjungjung tinggi kultur Jabar yang someah atau ramah.
Salah satu upaya untuk menguatkan nilai kebangsaan pada masyarakat, pihaknya akan mengajak semua pihak, khususnya generasi milenial untuk memeringati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni. Kegiatan akan berlangsung di Dago pada 1 Juni 2022. ‘’Akan ada awarding pada momentum itu,’’ tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika