REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menyongsong perwujudan visi ekonomi syariah di Sumatra Barat (Sumbar), Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi mengikuti pleno kedua Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung Wakil Presiden, Ma'aruf Amin di Gedung Juanda I, Kementrian Keuangan, Senin (30/5/2022).
Mengangkat tema "Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia”, pleno KNEKS kedua ini memaparkan inisiatif dan fokus capaian ekonomi syariah yang mengarah kepada percepatan untuk mewujudkan Pusat Produsen Halal Dunia. Di antaranya terkait pembiayaan, sertifikasi, ekspor dan impor, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), Pusat Data Ekonomi Syariah, serta riset halal.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden berpesan berpesan agar semua pihak dapat terus bahu-membahu memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. “Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global,” ujar Wapres.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir menyampaikan hal strategis yang menjadi bahasan utama pertemuan tersebut. Di antaranya kodifikasi dan pengembangan industri produk halal, laboratorium riset halal, implementasi opsi layanan syariah bagi peserta BPJS kesehatan, serta pertumbuhan penggerakan dana wakaf dan kegiatan usaha syariah lainnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sebagai provinsi pertama yang membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). "Harapan kita setelah Sumbar, pembentukan KDEKS akan segera diiikuti oleh beberapa Pemda lain seperti Jawa Barat dan Riau," kata Sri Mulyani.
Buya Mahyeldi menyampaikan dipeloporinya pembentukan KDEKS di Sumatra Barat diharapkan dapat mendorong semangat daerah lain untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. "Keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah," jelas Buya Mahyeldi.
Selain itu, Buya juga merespons positif pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) yang dilakukan melalui kolaborasi antara KNEKS, Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan pemerintah daerah. Di antara beberapa proyek yang sudah diluncurkan dan menjadi percontohan (pilot project) lokasi Zona KHAS tersebut juga berada di wilayah Sumbar yaitu Kota Bukittinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika