REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelenggaraan kampanye selama pemilu dipersingkat sehingga lebih efisien dan tak menimbulkan permasalahan di masyarakat yang berkepanjangan. Menurut Hasyim, kampanye akan diselenggarakan selama 90 hari.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” ungkap Hasyim usai bertemu Presiden bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari siaran pers Istana, Senin (30/5/2022).
Dalam pertemuan ini, Jokowi pun menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 sesuai yang dijadwalkan. Yakni, pemungutan suara untuk pemilu diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Hasyim, presiden ingin memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu. “Jadi, presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya,” katanya.
Selain itu, Hasyim menambahkan, presiden juga akan memerintahkan sejumlah menteri terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung TB Hasanuddin.
“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan,” kata Hasyim.
Selain itu, Jokowi meminta seluruh jajaran KPU baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Hasyim menyampaikan, presiden juga mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu bersifat politis. Jokowi mengingatkan agar aspek teknis tak menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya terkait pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Jokowi pun akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jokowi juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.
“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika