REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Wali Kota Jambi, Syarif Fasha meminta sinergi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi masalah banjir di Kota Jambi yang terjadi jika turun hujan lebat. Menurut dia, ada 34 lokasi penyempitan sungai di Kota Jambi dan itu menjadi kewenangan provinsi.
"Kami harapkan sinergi dari pemerintah provinsi untuk menanggulangi hal tersebut," kata Syarif Fasha di Jambi, Sabtu (28/5/2022).
Fasha juga mengatakan, terdapat 34 titik banjir termasuk jalan depan kuburan Tionghoa yang merupakan kewenangan provinsi. Di lokasi berbeda, terdapat 62 kilometer parit sekunder dan primer masih dalam kondisi tanah yang perlu penanganan segera.
Sementara Pemerintah Kota Jambi tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan drainase tersebut. Jika dipaksakan, maka akan dianggap dana fiktif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan menekankan, curah hujan beberapa waktu lalu yang sangat lebat mengakibatkan banjir di beberapa titik. "Saya tekankan kepada Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi, apabila itu ranah provinsi maka kita minta supaya dianggarkan perencanaan di APBD-P di 2022 agar dilaksanakan di 2023," kata Absor.
Absor meneruskan, apabila hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota, maka DPRD Kota Jambi akan menganggarkan di APBDP agar masyarakat tidak merasakan banjir saat hujan deras.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jambi, Al Haris mengakui adanya kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) dan Pemprov Jambi. Haris menegaskan akan mencari solusi atas banjir yang terjadi di beberapa lokasi seperti depan jalan Pattimura depan Kuburan Tionghoa.
"Karena itu Pemprov untuk mengajak balai duduk bersama. Ada beberapa titik rawan banjir, kuburan Tionghoa itu. Pasti ada solusinya, sudah jadi tugas kita semua mengatasi banjir sehingga masyarakat Kota Jambi merasakan aman tenang dan nyaman," kata Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
