REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 proyek/program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 triliun. Airlangga menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, proyek dalam Perpres 80/2019 harus dapat diselesaikan pada 2024 atau dapat dipastikan tercapainya financial closing paling lambat 2024.
Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum 2024. Berdasarkan pemantauan lima proyek telah selesai dengan nilai Rp 5,6 triliun. Lalu dua proyek dalam tahap beroperasi atau selesai sebagian dengan nilai Rp 373,9 miliar. Kemudian, 14 proyek dalam tahap konstruksi dengan nilai Rp 13,4 triliun.
Berikutnya, 96 proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp 124,7 triliun, dan 101 Proyek dalam tahap perencanaan, dengan nilai Rp 149,1 triliun. Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis guna mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek.
Di antaranya pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE. Kilang ini merupakan salah satu pendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Itu diarahkan segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan financial closing pada 2023. Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN pada 2023.
Pengendalian Banjir Kali Lamong diarahkan segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur.
Airlangga juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelesaikan pengadaan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, pada 2022/2023. Bendung Gerak Karangnongko merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur pangan dan pengendalian banjir khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan.
Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi pada 2023. SPAM Umbulan, proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat dan industri, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya bagi infrastruktur jaringan distribusinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasikan kerja sama bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bendungan Bagong merupakan proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini meminta, kementerian/kembaga dan pemerintah daerah bisa mengambil solusi terbaik untuk penanganan masyarakat terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memberi dukungan yang dibutuhkan pada pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi,
Pembangunan jalan pansela sebagai proyek yang membuka aksesibilitas dan pengembangan ekonomi bagian selatan Jawa Timur. Selain itu, Airlangga juga mengingatkan, terkait pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo. Proyek ini untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika