REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menemukan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Menurut Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana, usai Dinas Peternakan Jawa Timur melaporkan adanya kasus PMK pada Gubernur Jawa Timur, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mencegah dan mewaspadai adanya temuan kasus PMK.
“Jawa Timur itu melaporkan 5 Mei, dari informasi tersebut, besoknya kami langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan, karena ada laporan dari Garut bahwa ada terduga kasus PMK di sana,” ujar Arifin, Rabu (11/5/2022).
Arifin menjelaskan, pada 7 Mei DKPP Jabar bersama Tim Balai Veteriner Subang langsung mengambil sampel terduga PMK di Garut. Selain di Garut, pada hari berikutnya sampel juga diambil di lokasi terduga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
“Sejumlah sampel terkonfirmasi 100 persen positif PMK,” katanya.
Arifin merinci, kasus PMK positif ditemukan di Leles, Garut sebanyak 25 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah, dan 5 ekor domba. Sementara, Tasikmalaya 18 sampel sapi dinyatakan positif PMK dan 11 ekor sapi di Kota Banjar dinyatakan positif 100 persen PMK.
“Sebelum ada temuan positif 7 Mei, kami sudah membentuk Tim Unit Respon Cepat PMK,” katanya.
Menurut Arifin, pihaknya juga langsung mengeluarkan surat edaran pada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota Jawa Barat untuk mewaspadai penyebaran PMK.
“Kami juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan stakheholder peternakan di Jawa Barat sekaligus inspeksi ke Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang dan Manonjaya, Tasikmalaya,” katanya.
Arifin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak. Kemudian penutupan pemasukan media pembawa dan melalukan pengawasan lalu lintas ternak terutama di dua check point Losari dan Banjar.
“Dari 1 April-10 Mei ada 5025 sapi potong, 294 domba, 578 kambing, dan 11 kerbau masuk lewat dua check point itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali,” katanya.
Hingga Selasa (10/5/2022) lalu, kata dia, pihaknya juga aktif melakukan penelusuran dan pencegahan di sejumlah titik sekaligus memperkuat informasi dan sosialisasi terkait PMK hingga vaksinasi dan pengobatan suportif. “Strategi lain adalah biosecurity dan dekontaminasi,” katanya.
Untuk memperkuat pencegahan dan kewaspadaan PMK di Jawa Barat, kata dia, pihaknya tengah menyusun surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk Bupati Wali Kota terkait penanganan PMK.
“Selanjutnya akan ada rapat koordinasi penanganan PMK dengan bupati dan wali kota,” katanya.
Arifin pun meminta masyarakat tetap tenang mengingat PMK bukan penyakit zoonosis yang menular ke manusia. "Jadi tidak bisa menular dari hewan ke manusia, aman mengkonsumsi produknya selama dimasak dengan benar," katanya.