Ahad 01 May 2022 13:51 WIB

Demo Buruh tak Banyak, Polda Metro Jaya Kerahkan 572 Personel untuk Pengamanan

Polda menyatakan belum berencana melakukan pengalihan arus lalu lintas.

Red: Agus raharjo

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan keterangan pers terkait kasus penembakan yang terjadi di Exit Tol Bintaro di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/12). Berdasarkan hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan Ipda OS yang merupakan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penembakan di Exit Tol Bintaro yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polda Metro Jaya mengerahkan 572 personel untuk pengamanan demonstrasi Hari Buruh (May Day) yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad (1/5/2022). "Jumlah personel pengamanan May Day 572 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Ahad.

Zulpan juga mengatakan pihak Kepolisian telah menerima surat pemberitahuan terkait demo tersebut koordinator aksi. "Polda Metro Jaya telah mendapat surat pemberitahuan dari beberapa elemen namun jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya.

Baca Juga

Zulpan juga mengimbau agar massa menggelar aksi penyampaian pendapat secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat terutama menjelang berakhirnya bulan Ramadhan.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini belum ada pengalihan arus lalu lintas terkait unjuk rasa tersebut. Dia mengatakan, pengalihan arus lalu lintas akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi lalu lintas di lokasi aksi.

"Situasional, melihat perkembangan. Jumlah buruhnya enggak besar kok," ujarnya.

Dalam unjuk rasa tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani memberantas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal kepada pers di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Ahad.

Menurut Said, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang sarat budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.

Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang. Partai Buruh berharap para komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Dia juga meminta KPU tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika