Ahad 01 May 2022 13:30 WIB

Pentingnya Predikat WTP Hingga Menjerat Bupati Bogor Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Adanya WTP membuat terbebas dari perilaku koruptif.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Agus raharjo
Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK
Foto: info
Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR—Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik Yus Fitriadi menilai ada empat hal yang membuat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penting bagi pemerintah daerah. WTP merupakan opini level tertinggi dari lembaga auditor keuangan.

Menurut Yus, sebagai level tertinggi, dalam WTP opini auditnya menyatakan tidak ditemukan kesalahan, masalah, dan catatan keuangan apapun dalam laporan. Dalam arti lain sangat sempurna.

Baca Juga

Ia menyebutkan, pertama dari perspektif politis. Menurut Yus hampir semua kinerja pemerintahan daerah yang disimbolkan oleh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, akan selalu mengandung unsur politik pencitraan ditengah masyarakat. Ketiganya merupakan politisi yang jadi representasi dari partai politik.

“Terlebih dalam konteks Kabupaten Bogor, Ade Yasin berniat mencalonkan kembali pada Pilkada 2024. Sudah dipastikan pentingnya opini dari pihak auditor bahwa bupati berkinerja baik dan jauh dari perilaku koruptif,” ujar Yus kepada Republika.co.id, Ahad (1/5/2022).

 

Selain itu, lanjutnya, dari perspektif akuntabilitas. Karena opini dari lembaga auditnya sempurna, maka pemerintah daerah sudah mengelola anggaran keuangan dengan benar. Baik perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoringnya.

Perspektif selanjutnya, Yus mengatakan, yakni pada kinerja pemerintahan. Dengan akuntabilitas anggaran keuangan sudah hampir bisa dipastikan dengan kinerja yang tinggi dan profesional. Semakin tidak masalah dalam penggunaan anggaran, maka semakin tinggi dan baik juga penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Maka dengan opini WTP tidak ada alasan pihak manapun untuk menggugat, komplain, dan mengkritisi kinerja pemerintah daerah,” kata Yus.

Terakhir, dia menyebutkan, adanya WTP membuat terbebas dari perilaku koruptif. Dengan opini WTP maka tidak ada pihak manapun yang yang bisa menyatakan adanya perilaku koruptif dan penggelolaan anggaran pemerintah daerah.

“Baik itu kebocoran anggaran, penyalahgunaan, anggaran fiktif, malaadministrasi dan lain-lain. Karena opininya sangat sempurna tanpa ada catatan dan pengecualian apapun,” tegasnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement