Ahad 24 Apr 2022 21:25 WIB

Presiden Larang Ekspor Minyak Goreng, Ganjar: Sangat Tepat

Ganjar menilai sudah berjalan empat bulan masalah minyak goreng tak kunjung selesai.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Teguh Firmansyah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan warga penerima bantuan di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (19/4/2022). Dalam kunjungan itu, Gubernur Jawa Tengah memastikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dapat disalurkan dengan baik kepada warga penerima manfaat dan mengapresiasi diadakannya vaksin booster di lokasi sebelum warga menerima bantuan.
Foto: ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan warga penerima bantuan di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (19/4/2022). Dalam kunjungan itu, Gubernur Jawa Tengah memastikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dapat disalurkan dengan baik kepada warga penerima manfaat dan mengapresiasi diadakannya vaksin booster di lokasi sebelum warga menerima bantuan.

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Langkah Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dinilai sangat tepat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan, guna menuntaskan problem minyak goreng domestik.

“Ketika kebijakan HET (harga eceran tertinggi) nggak jalan, DMO juga nggak jalan, bahkan sudah dikawal dengan instrumen pemerintah masih nggak beres, apa yang dilakukan Presiden sangat tepat,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di bandungan, Kabupaten Semarang, Ahad (24/4).

Baca Juga

Menurutnya, polemik minyak goreng yang terjadi di dalam negeri sudah berjalan lebih dari empat bulan, namun selama itu pula tidak kunjung ada penyelesaian seperti halnya yang sangat diharapkan.

Para pemangku kepentingan utama, seperti Menteri Perdagangan dan Perindustrian, BUMN atau melalui Badan Pangan Nasional telah mengambil langkah- langkah untuk menyelesaikan, misalnya mengajak para pengusaha berkomunikasi intensif.

Namun saat problem tersebut sudah berjalan empat bulan lebih dan tak kunjung ada penyelesaian, maka Ganjar pun sangat mendukung keputusan yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo. “Biar kemudian semua orang juga akan mengerti apa yang harus dilakukan dan diperhatikan, terkait dengan kepentingan nasional,” tegasnya.

Gubernur juga menilai para pengusaha akan mau diajak duduk bersama dan ngobrol untuk mencari jalan keluar. Demi kepentingan nasional, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini pun optimistis masih ada para pengusaha yang masih memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi hingga mereka akan mau membantu.

Maka atas nama kepentingan nasional, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo harus didukung. Apalagi Presiden juga menegaskan larangan ekspor sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Artinya kalau semuanya bisa segera memperbaiki, situasi seperti ini (larangan ekspor minyak goreng) tidak perlu berlangsung lama. “Tapi kalau tidak diperbaiki, sudah pasti kebijakan ini akan berdampak kepada yang lain,” tandasnya.

Tindakan melarang ekspor minyak goreng itu memiliki pengaruh bagus, khususnya di Jawa Tengah dan daerah lain se-Indonesia. Ia pun meyakini setelah adanya kebijakan itu maka minyak goreng akan banyak masuk ke Jawa Tengah. “Dugaan saya pasti akan ada minyak goreng yang masuk ke sini lebih banyak lagi. Kalau tidak percaya silakan cek,” katanya.

Ganjar juga menyampaikan, sudah mengecek langsung ke lapangan, untuk minyak goreng curah juga tidak gampang didapat. Mereka yang dapat BLT membelinya juga minyak goreng yang kemasan premium.

“Itu saya tanyakan semua langsung kepada mereka (masyarakat). Kalau kita turun ke lapangan pasti kita akan paham dengan persoalan minyak goreng ini,,” tegas Ganjar.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement