REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Hartawan kembali terpilih sebagai Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta untuk periode 2022-2026. Imam mendapatkan 261 (59%) suara dari 442 suara yang masuk. Sebenarnya total pemilih sebanyak 569, ada 127 anggota yang tidak memberikan hak suaranya dalam sistem electronic voting (e-voting).
Imam siap melanjutkan program yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Itu karena menurut dia, semua sudah tertata dengan baik.
"Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah juga baik, kita mencoba hal yang inovatif, termasuk kerjasama terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan pemerintah provinsi DKI Jakarta juga akan kita galakkan juga karena kita kan barometer nasional," kata dia dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Inkindo DKI Jakarta XI Tahun 2022, di Hotel Biadakara, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Imam mengatakan DKI, menjadi menjadi barometer nasional dan terdapat 900 perusahaan yang tergabung bersama yang mewarnai seluruh Indonesia baik kelas kecil, menengah dan besar. Bahkan banyak proyek besar pun dikelola oleh Inkindo DKI Jakarta, termasuk Jakarta International Stadium (JIS), jalan tol, dan lainnya.
"Kita berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dengan memberikan suatu solusi dan manfaat. Saat pandemi Covid-19 kemarin, kami melakukan vaksinasi Covid-19, donasi sumbangan ke seluruh wilayah Jakarta dan lainnya. Bahkan memberikan masukan menjadi kota seperti apa, seperti tata ruang dan lainnya," kata dia.
Begitu juga saat DKI Jakarta tidak menjadi ibu kota negara lagi dan fokus sebagai kota ekonomi, bisnis dan dagang, kata dia Nantinya pengurus baru Inkindo DKI sudah mempunyai konsep. Ini pun akan didiskusikan kembali dengan Dewan Pengurus Inkindo DKI kedepan bersama DKI Jakarta.
"Ke depan, kota DKI memiliki banyak peluang sebagai kota bisnis dengan menjadi komersil, MICE dan wisatanya, tetapi memamg perlu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan seperti tata ruang, banyak gedung-gedung pemerintah pusat akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Otomatis tata ruangnya pasti sedikit bergeser," kata dia.
Seperti pada periode kepengurusan sebelumnya yang diselenggarakan tahun 2018, maka proses pemilihan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta periode 2022-2026 juga menggunakan sistem elektronik (E-Vote). Proses pemungutan suara dilakukan sebelum Musprov, sehingga pada saat Musprov tinggal dilakukan pembukaan suara kemudian ditetapkan siapa yang memperoleh suara terbanyak langsung menjadi Ketua/Formatur DPP Inkindo DKI Jakarta yang memiliki kewenangan penuh untuk membentuk susunan pengurus. Dalam pemilihan Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta kali ini ada tiga calon, selain Imam Hartawan, adalah Kartika Setyarini, dan Hasanuddin Syah.
Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, peran Inkindo DKI khususnya bagi pembangunan DKI Jakarta akan sangat besar. Selama ini konsultan yang tergabung di Inkindo DKI Jakarta telah bermitra, bersinergi, dan berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mengisi pembangunan di Ibukota Jakarta.
"Kami sangat mengapresiasi. Semoga sinergi ini semakin dapat ditingkatkan dan kolaborasi ini semakin baik, termasuk JIS dan peran serta Inkindo konsultan memberi arti memberikan kebanggan pada kita," kata dia.
Untuk upaya Inkindo dalam membangun Jakarta ia mengucapkan terima kasih khususnya pada Musprov ini. Ia memaparkan, Jakarta sekalipun tidak lagi menjadi ibukota negara ke depan karena akan pindah ke Kalimantan Timur, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ke depan diharapkan menjadi pusat perekonomian, perdagangan, dan bisnis serta jasa di tingkat regional dan internasional.
"Di sinilah peran Inkindo DKI kami butuhkan karena diisi orang-orang yang cerdas dengan keahliannya masing-masing. Kami harap bisa terus bermitra membangun kota kota Jakarta bersama Pemprov DKI beserta elemen lainnya," ujar dia.
Terkait IKN, dikutip dari Antara, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Dia berharap seluruh komponen bangsa Indonesia mendukung kebijakan ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan pemindahan ibu kota negara sebagai upaya pemerintah meratakan pembangunan. Menurutnya, ibu kota negara baru di Kalimantan akan mengurangi beban kepadatan penduduk dan ekonomi di Pulau Jawa.
"Yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17 ribu pulau," ucapnya.
Dia mengatakan, IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep kota hutan. Ibu kota negara baru akan berdiri di atas hutan dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
