REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola sampah di wilayahnya masing-masing. Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan sampah.
Terlebih, penanganan urusan persampahan tidak bisa dilakukan sendiri."Mulai dari hulu, kita harus mengurangi produksi sampah (reduce), kemudian digunakan kembali (reuse), hingga bisa di-recycle atau didaur ulang," kata Tito dalam siaran persnya, Ahad (17/4).
Tito pun mengakui sejumlah daerah telah mengelola sampah secara optimal. Karena itu, ia kembali mengkampanyekan untuk mengurangi barang berbahan plastik.
"Diganti dengan yang organik, yang habis bisa hancur dengan cepat oleh proses alami. Karena plastik bisa puluhan hingga ratusan tahun terurainya," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri meluncurkan Gerakan Inovasi Langsung Aksi Tuntaskan Sampah atau #GILAsSampah di Pantai Jerman, Kuta, Badung, Bali, Ahad (17/4). Aksi #GILAsSampah, menurut Tito, bukan sesuatu yang baru.
Mendagri pun menekankan agar pengelolaan sampah bisa dilakukan secara berkelanjutan.
"Kita ambil momentum ada G20, di mana Indonesia pertama dalam sejarah menjadi Ketua G20, negara dengan perekonomian besar di dunia," katanya
Dia mengatakan, agenda puncak G20 yang akan berlangsung di Bali mendatang akan dihadiri banyak kepala negara. Adapun salah satu tema yang akan diangkat, yakni persoalan iklim dan pemanasan global.
Dalam perhelatan internasional G20 tersebut, Bali juga akan dikunjungi ribuan orang, mulai dari peserta dan delegasi banyak negara di dunia. Mereka diperkirakan juga bakal berwisata. Karena itu, Mendagri meminta berbagai pihak agar menunjukkan kapasitas memadai dalam mengelola lingkungan, utamanya sampah. Mendagri juga mendorong adanya kolaborasi dari hulu ke hilir.
"Bapak Menko Marves yang mengkoordinasi, Kemendagri mengambil momentum. Jangan hanya Bali, kita ingin seluruh Indonesia bersih. Maka saya undang seluruh pemda, agar semua daerah bersih, kota dan kabupatennya bersih, bukan hanya karena ada G20 saja," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika